Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng diminta untuk segera memotong rantai distribusi hasil pertanian.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian pada petani, dan hasilnya dapat dengan cepat terserap di pasaran.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa mengatakan, saat memasuki musim panen raya, para petani sebagian besar mengalami kesulitan untuk melakukan distribusi hasil pertaniannya.
Hal ini terjadi karena rantai distribusi terlalu panjang.
Baca juga: Lerby : Saya Masih Terikat Kontrak dengan Bali United
Baca juga: Anak Sulung Sule Rizky Febian dan Tiara Andini Sabet Penghargaan di MAMA 2020, Begini Komentarnya
Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta 9 Desember 2020, Libra Pasanganmu Dapat Diandalkan, Cancer Bertemu Cinta Impian
Sehingga saat panen raya, harga komoditas selalu anjlok.
“Dari petani, komoditas itu harus lewat ke beberapa distributor dulu, baru sampai ke konsumen. Ini yang membuat petani banyak merugi karena harga yang diberikan oleh para distributor ke petani sangat kecil. Dalam situasi begini, Pemerintah harus hadir” ucapnya, Selasa (8/12/2020).
Politisi asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini mengaku sangat mengapresiasi upaya Pemerintah dalam menyiapkan anggaran pembangunan cold storage.
Hanya saja, Budiasa menilai cold storage tersebut belum cukup.
Ia berharap, Pemkab melalui PD Swatantra dan PD Pasar bisa secara langsung menyerap produk-produk pertanian, sehingga rantai distribusi hasil pertanian lebih pendek.
“Harus ada juga fasilitas untuk mengolah produk-produk pertanian yang melimpah. Seperti komoditas cabai, kan bisa juga diolah menjadi bubuk cabai atau saos. Sementara komoditas buah-buahan bisa diolah menjadi selai, atau buah dalam kaleng. Pengolahan ini bisa dilakukan oleh petani, Pemerintah bisa memberikan tambahan modal. Hasilnya nanti bisa diserap oleh PD Swatantra dan PD Pasar,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Made Sumiarta mengatakan, penanganan pasca panen harus melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, bahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.
Karena terkait dengan infrastruktur untuk distribusi.
Bahkan, Sumiarta menyebut, pihaknya telah berusaha untuk memangkas rantai distribusi hasil pertanian, mulai dari petani, satu distributor, lalu ke konsumen.
“Selama ini kan distribusinya bisa melibatkan 5 pihak distributor, bahkan lebih. Sekarang kami berusaha pangkas, biar maksimal 3 pihak saja yang terlibat. Ini sudah berjalan untuk beras merah di Desa Munduk. PD Swatantra sudah terlibat dalam proses distribusi, sehingga harga meningkat dari Rp.15 ribu per kilogram, menjadi Rp. 21 ribu per kilogram. Begitu juga dengan komoditas lain, kalau ada distributor yang beli di bawah harga, petani bisa langsung jual ke PD Swatantra. Mereka siap membeli,” tutupnya. (*).