Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Wacana pemberian sanksi bagi warga yang menolak disuntik vaksin virus corona menjadi pro kontra di masyarakat.
Sementara Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan vaksinasi di masa pandemi selain harus diberikan gratis kepada masyarakat, juga harus bersifat sukarela dan tidak ada paksaan maupun denda.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut warga yang menolak vaksinasi virus corona bisa saja diberi sanksi.
Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/12/2020).
Disebut pula, pemberian sanksi itu menjadi wewenang pemerintah daerah.
Baca juga: Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19, Jenazah Kadis Pertanian Denpasar Dikremasi di Bebalang
"Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah," kata Wiku dikutip dari Kompas.com, Kamis (24/12/2020).
Salah satu provinsi yang telah mengatur sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19 adalah DKI Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/12/2020), Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, denda berlaku kepada masyarakat yang menolak vaksinasi dan menghalangi proses vaksinasi.
Ancaman sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.
Dalam Pasal 30, denda bagi setiap orang yang sengaja menolak vaksinasi Covid-19 adalah Rp 5 juta.
Apakah pemberian denda bagi penolak vaksin tepat?
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan vaksinasi di masa pandemi selain harus diberikan gratis kepada masyarakat, juga harus bersifat sukarela dan tidak ada paksaan maupun denda.
"Harus bersifat sukarela, dan program vaksinasinya gratis. Itu dua prinsip dasar," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/12/2020).
Dicky mengatakan, kesukarelaan adalah sifat dasar dari program vaksinasi, karena hal tersebut menyangkut hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.
"Ada banyak hal yang memerlukan kerelaan dari si penerima (vaksin). Karena banyak hal yang kita belum bisa jamin. Pemerintah enggak akan bisa jamin, kecuali pemerintah mau jamin," kata Dicky.
Baca juga: Aturan Vaksinasi Covid-19 Terbit Sebelum Menkes Terawan Digantikan Budi Gunadi, Kapan Dimulai?
Paksaan tak jamin keberhasilan
Dicky menyebut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan pemberian vaksin harus bersifat sukarela.
Di negara-negara yang telah memulai program vaksinasi Covid-19, kesukarelaan penerima menjadi hal yang mutlak, selain juga vaksin yang diberikan secara gratis.
Menurutnya, adanya paksaan atau denda untuk mendorong masyarakat menerima vaksin Covid-19, tidak serta-merta menjamin keberhasilan program vaksinasi.
"Kalau pun ada orang yang enggak mau (divaksin), beberapa negara sekarang malah mempertimbangkan untuk memberikan subsidi. Malah mau dikasih uang agar masyarakat mau," ujar Dicky.
Dicky mengatakan, saat ini tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mewajibkan vaksin Covid-19.
Apalagi, sampai mengenakan denda bagi warga yang menolak divaksin.
"Tidak ada yang membuat (masyarakat) harus ditekan apalagi disanksi, atau dipidana," ujar Dicky.
WHO tak mencanangkan negara wajibkan vaksinasi
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/12/2020), WHO tidak pernah mencanangkan kewajiban vaksinasi di seluruh dunia untuk membendung penyebaran virus corona, SARS-CoV-2.
Hal tersebut disampaikan Direktur Vaksin, Imunisasi dan Biologi WHO, Kate O'Brien, dalam konferensi pers di Jenewa, Senin (7/12/2020).
Baca juga: Jadi Orang Pertama yang Divaksin Covid-19, Joe Biden: Setiap Orang Harus Siap Ketika Disuntik Vaksin
"Kami tidak mencanangkan negara mana pun membuat mandat wajib untuk vaksinasi," ujar O'Brien.
Dia menilai mengajak masyarakat untuk mau divaksin secara sukarela dengan memaparkan manfaat vaksin virus corona akan jauh lebih efektif ketimbang mewajibkan.
O'Brien menambahkan kampanye informasi dan penyediaan vaksin untuk kelompok prioritas seperti petugas medis dan lansia akan lebih efektif, mengingat jumlah kematian global yang sudah mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa. (Kompas.com/Jawahir Gustav Rizal)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Denda bagi Warga yang Menolak Disuntik Vaskin Corona, Tepatkah?"