Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Memasuki minggu pertama bulan Januari 2021, Dinas Pendidikan Klungkung melakukan mutasi terhadap 109 guru di Kabupaten Klungkung.
Mutasi dilakukan terhadap guru-guru yang dinilai cukup lama tidak mengalami pergeseran.
Kepala Dinas Pendidikan Klungkung I Ketut Sujana menjelaskan, mutasi dilakukan terhadap guru di jenjang TK, SD dan SMP di 4 Kecamatan di Klungkung.
Jumlah total guru yang dimutasi yakni 109 guru, terdiri dari guru TK 19 orang, guru SD 74 orang, dan guru SMP 16 orang.
" Perencanaan mutasi ini sudah lama, saya hanya meneruskan," ujar Sujana yang baru dua hari menjabat sebagai Kadis Pendidikan, Jumat (8/1/2021).
Pergeseran dilakukan terhadap guru-guru yang sudah lama tidak dimutasi.
Selain untuk pemerataan, hal ini juga untuk penyegaran bagi tenaga pengajar.
Menurut Sujana, ada beberapa kepala sekolah juga yang dimutasi.
" Ini sudah lama kami petakan. Jadi ada yang kosong, kami isi. Yang sudah lama tidak dimutasi, digeser," ungkap Sujana.
Sujana menambahkan, mutasi ini merupakan program rutin dari Dinas Pendidikan, selama setahun atau dua tahun.
Setelah mutasi ini pun, akan dievaluasi lagi.
Jika dirasa perlu, akan dilakukan mutasi kembali.
" Jika dirasa perlu sekali, enam bulan pun bisa kami mutasi," tegasnya.
Sementara itu, saat ini di Klungkung juga masih kekurangan guru kelas yang berstatus ASN.
" Dari kajian standar, kami memang kurang (guru ASN). Tapi dari cakupan pelayanan pendidikan, semua sudah terlayani, karena dibantu oleh guru tenaga kontrak," jelas Sujana.
Badung Rekrut 1.902 Guru P3K Tahun Ini
Sementara itu, Kabupaten Badung sampai saat ini masih kekurangan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kendati demikian, Kabupaten Badung berencana akan kembali melakukan perekrutan Guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Perekrutan Guru tersebut dilakukan lantaran, informasi yang beredar di tahun 2021 ini tidak ada CPNS bagi guru. Sehingga Badung berencana mengusulkan guru P3K.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung I Made Mandi saat dikonfirmasi Rabu (6/1/2021) mengaku belum menerima secara resmi informasi tidak adanya CPNS guru.
“Belum ada informasi resmi dari kementerian. Jadi kami belum berani memastikan hal itu,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah mendengar informasi tersebut dari media sosial.
Hanya saja info di media sosial simpang siur yakni ada yang masih tetap ada CPNS guru dan ada yang tidak.
“Jadi kami belum menerima informasi resmi dari pusat sehingga belum bisa berkomentar jauh tentang itu,” tegasnya Kembali.
Namun, Mandi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disdikpora Badung itu membenarkan jika Badung ada rencana perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Untuk P3K sudah jalan. Untuk tahun 2019 sudah lolos sebanyak 23 orang sekarang masih pengusulan NIP,” ucapnya.
Untuk tahun 2021 ini, jelas Mandi Badung mendapatkan kuota sebanyak 1.902 untuk guru SD dan SMP.
Untuk Guru SD sendiri katanya ada sekitar 1.245 Guru, dan Guru SMP sisanya di angka 600an
Lebih lanjut ia menjelaskan kuota P3K masih belum mampu menutupi kekurangan Guru PNS yang ada di Badung.
Sesuai data dari Disdikpora sendiri Badung masih kurang sekitar 1.532 Guru PNS untuk jenjang SD dan 634 Guru PNS untuk SMP.
“P3K ini bukan berarti untuk menutupi kekurangan seluruhnya. Itu kuota maksimal yang disediakan, mungkinan (perekrutan-red) akan dilakukan bertahap,” katanya,
Kuota P3K tahun 2021 tersebut, lanjut Mandi sudah berdasarkan informasi resmi dari kementerian.
“Informasi itu kita sudah sampaikan ke seluruh kepala Sekolah agar teman-teman mempersiapkan diri. Seperti mencocokkan kembali NIK yang tertera di KTP dan KK,” katanya.
Untuk pendaftaran atau penjaringan P3K sendiri pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Rencana sebelumnya dilakukan di akhir Desember lalu, tapi ada perubahan. Jadi untuk saat ini kami belum tahu kapan akan dilakukan pendaftaran,” ujar Mandi.
Tapi yang pasti, lanjut Mandi calon P3K hanya untuk mereka yang telah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
“Jadi yang baru lulus tidak memiliki peluang, karena yang mendaftar yakni sudah ada datanya di Dapodik,” katanya. (*)