Baca tanpa iklan
Selain itu konstitusi membatasi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.
“Tidak ada kepentingan yang mendesak dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah itu karena pertama soal dukungan politik, posisi pemerintah ini di parlemen lebih dari cukup,” ujarnya.
Bertentangan dengan Keterangan Saksi
Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kerap bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang menghadiri pertemuan dan fakta di lapangan.
Sebagai contoh, kata Herzaky, dalam penjelasan pada 1 Februari 2021, Moeldoko mengakui bertemu sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat.
Tetapi, saat jumpa pers 3 Februari 2021, Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka.
"Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya," ujar Herzaky.
"Para kader yang ditemui, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat," sambungnya.
Menurut Herzaky, ajakan KLB tersebut tidak digubris kader Demokrat, sehingga mereka melaporkan pertemuan tersebut pada DPP Demokrat.
"Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB," ujarnya. (tribun network/ma/yud/sen)