Baca tanpa iklan
Data Tenaga Kesehatan di Bali Tidak Beres, Vaksinasi Terkendala
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang menjalankan vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan.
Namun pelaksanaan program vaksinasi ini mengalami kendala.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Wayan Murdani mengatakan, kendala ini terjadi lantaran data sasaran antara Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPN) dengan pihak kabupaten/kota tidak sinkron.
"Kendala (yang dialami) itu perbedaan data sebenarnya, perbedaan data sasaran yang dari KPCPN dengan teman-teman yang sudah riil melakukan (vaksinasi)," kata Murdani seusai acara penyampaian hasil monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di Kota Denpasar di kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Senin 8 Januari 2021.
Menurutnya, Kota Denpasar yang sudah melakukan vaksinasi tenaga kesehatan hingga 70 persen, dalam data KPCPN menunjukkan progresnya baru mencapai 57,3 persen.
Ketidaksinkronan ini dikarenakan data tenaga kesehatan tercatat dalam Sistem Elektronik Sumber Daya Kesehatan (SEDMK).
Dalam sistem ini, jumlah tenaga kesehatan terus mengalami pembaharuan sehingga menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara pusat dan daerah sehingga perlu divalidasi.
Sesuai data KPCPN per Senin, 8 Februari 2021 jumlah sasaran vaksinasi tenaga kesehatan di Bali berjumlah 41.895 orang dan yang sudah teregistrasi sebanyak 41.782 orang.
• Target Rampung Akhir Februari 2021, Kadiskes Bali Sebut Vaksinasi Nakes Sudah Terealisasi 83 Persen
• Menkes Budi G.Sadikin: Bali Segera Tuntaskan Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Pertama
• 395 Nakes Lansia di Bali Bakal Disuntik Vaksin Sinovac, Vaksinasi Dimulai Hari Ini
Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi COVID-19 sebanyak 26.930 orang sehingga pencapaiannya berada di 64,5 persen.
Sementara untuk tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua sebanyak 4.620 orang atau persentasenya baru mencapai 11,1 persen.
Ia meminta agar permasalahan data vaksinasi tenaga kesehatan ini segera diselesaikan.
Bahkan data ini menurutnya tidak hanya sekadar diperbaharui,
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta agar permasalahan data vaksinasi tenaga kesehatan ini segera diselesaikan.
Bahkan data ini menurutnya tidak hanya sekadar diperbaharui, tetapi perlu disebarkan secara luas sehingga publik tidak mengalami kebingungan terkait jumlah vaksinasi yang sudah dilaksanakan.