Politikus PDIP ini juga menambahkan, hal tersebut akan membuat kesan pemerintah tidak ada di tengah-tengah masyarakat.
Jika pun sudah bekerja sesuai fungsinya namun belum diinformasikan.
“Seharusnya mereka yang jawab si SKPD itu, entah perdagangan, koperasi UMKM. Jawab dong jangan dibiarkan begitu saja.
Semata mata negara dibentuk dan ada di tengah masyarakat bukan sebatas perencanaan saja. Niat baik dari gubernur kenapa tidak dilaksanakan. Mereka kan ada kegiatan, mereka digaji juga,” sambungnya.
“Gembar gembor pertanian, pertanian dibela gak?, Kalau sudah berusaha omonginlah bahwa mereka sudah berusaha. Kita yang di bawah kan bertanya, masyarakat bertanya, ngapain aja lho?,” tandasnya. (*)