Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – DPRD Bali sepakat melakukan rasionalisasi anggaran di tahun 2021.
Beberapa poin anggaran yang dirasionalisasi adalah anggaran perjalanan dinas, kesekretariatan hingga pemangkasan dana fasilitas hibah.
Kesepakatan ini terjadi usai DPRD Bali menggelar rapat kerja badan anggaran dengan eksekutif secara tertutup, Senin 8 Maret 2021.
Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan bahwa pihaknya menyetujui rasionalisasi tersebut.
Baca juga: Akibat PPKM, Reses Anggota DPRD Bali Tertunda, Adi Wiryatama Akan Bahas Usai PPKM Mikro Selesai
Bahkan, ia menyebutkan bahwa rasionalisasi anggaran tersebut bakal diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Kesimpulannya kita setuju dilakukannya rasionalisasi, dari anggaran perjalanan, kesekretariatan.
Yang jelas DPR setuju pengurangan hibah, dan setuju ingin memantapkan penanganan pandemi," ujarnya.
Sugawa Korry juga menjelaskan bahwa anggaran fasilitas hibah tersebut dipangkas kembali sejumlah Rp 500 juta.
"Fasilitas hibah itu dikurangi lagi Rp 500 juta.
Sehingga dapat Rp 1 miliar yang direalisasikan untuk tahun 2021 ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana juga mengatakan bahwa pihaknya dalam rapat tersebut meminta eksekutif yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melaksanakan program dan niat Gubernur Bali dalam menghadapi situasi saat ini.
“Harus disiplin, ekonomi diarahkan kemana, ke pertanian atau sebagainya.
Dari dulu sudah sudah saya minta siapkan si pembelinya, siapkan dong market place-nya, jangan diem-diem saja. Katanya disiplin produk petani, jangan diam saja, rasionalisasikan lah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Agung Ngurah Adhi juga mengaku meminta Sekretaris Daerah memaksimalkan anggaran yang ada.
Baca juga: Minta Presiden Beri Keistimewaan Bali Terkait Miras, DPRD Bali Siap Bersurat ke Jokowi
"Sebab terdapat niat baik pak gubernur, dan programnya juga baik tapi dijewantahkan oleh SKPD,” tegasnya.
Politikus PDIP ini juga menambahkan, hal tersebut akan membuat kesan pemerintah tidak ada di tengah-tengah masyarakat.
Jika pun sudah bekerja sesuai fungsinya namun belum diinformasikan.
“Seharusnya mereka yang jawab si SKPD itu, entah perdagangan, koperasi UMKM. Jawab dong jangan dibiarkan begitu saja.
Semata mata negara dibentuk dan ada di tengah masyarakat bukan sebatas perencanaan saja. Niat baik dari gubernur kenapa tidak dilaksanakan. Mereka kan ada kegiatan, mereka digaji juga,” sambungnya.
“Gembar gembor pertanian, pertanian dibela gak?, Kalau sudah berusaha omonginlah bahwa mereka sudah berusaha. Kita yang di bawah kan bertanya, masyarakat bertanya, ngapain aja lho?,” tandasnya. (*)