Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Setidaknya ada sekitar 10 pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan yang sempat menjalani pemeriksaan oleh KPK di Gedung BPKP Bali, Kamis 28 Oktober 2021.
Namun Inspektorat Tabanan masih belum mengungkapkan berapa jumlah pasti pejabat yang diperiksa.
Di sisi lain, seorang pejabat di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan yakni Kabid Perbendaharaan diperiksa dalam beberapa jam oleh KPK dan membawa berkas seperti sampel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
"Belum terkonfirmasi ke saya, kalu sudah ada akan kita berikan lanjutannya nanti," ungkap Inspektur Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji saat dikonfirmasi, Jumat 29 Oktober 2021.
Baca juga: KPK Kantongi Nama Tersangka, Geledah 4 Kantor di Tabanan dalam Kasus Suap DID 2018
Supanji menegaskan, hingga saat ini pihaknya mengaku masih mengkonfirmasi siapa saja, berasal dari instansi mana para pejabat yang diperiksa.
Ketika disinggung mengenai jumlah pejabat yang diperiksa KPK hingga 10 orang, Supanji menyebutkan memang sekitar jumlah tersebut.
Namun dia meminta waktu untuk konfirmasi kepastian tersebut.
"Belum pasti jumlahnya, karena ini kan terus berlanjut. Nanti setelah ada yang konfirmasi baru bisa saya informasikan kembali nggih. Yang jelas itu dari empat instansi sementara. Mungkin hari Senin ya," katanya
Baca juga: Bupati Tabanan Sidak Pembangunan Jalan untuk Pastikan Program Prioritas Berjalan di Masa Pandemi
"Diperiksa di BPKP Bali, sekitar itu lah (10) orang. Tapi seperti apa dan bagaimana pendalaman di sana masih menunggu konfirmasi lebih lanjut nggih," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Tabanan, Anak Agung Ngurah Dalem Trisna mengatakan, Kabid Perbendaharaan di instansi yang dipimpinnya tersebut hanya diperiksa dalam beberapa jam.
Sebab, masih jam kerja yang bersangkutan sudah balik ke Tabanan saat jam kerja masih berlangsung.
"Begini, kemarin dipanggil tapi saat masih jam kantor sudah datang beliau ke Tabanan. Itu ditanyakan mengenai SP2D terkait DID 2018 saja. Yang dipanggil satu saja Kabid Perbendaharaan," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gung Dalem ini mengakui untuk sementara, belum ada pemanggilan lanjutan dari KPK untuk melengkapi berkas kasus DID 2018 tersebut.
Baca juga: Bupati Tabanan Tak Tau-menahu Kedatangan KPK, Sanjaya: Saya Kan Baru
Dia berharap tidak ada lagi proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh KPK tersebut.
"Sekarang pejabatnya masuk biasa. Sementara belum ada pemanggilan lanjutan sudah selesai kemarin mungkin," tandasnya.
Sebelumnya, empat instansi di Lingkungan Pemkab Tabanan telah digeledah KPK Rabu 27 Oktober 2021.
Sejumlah pejabat di instansi terkait yang diperiksa sebagian besar telah memberikan keterangan resmi bahwa telah digeledah KPK untuk pendalaman kasus terkait Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu.
Saat itu Pemkab Tabanan memperoleh "hadiah" tersebut senilai Rp50 Miliar.
Sedangkan menurut pantauan di lapangan, sejumlah OPD yang digeledah KPK masih menunjukkan aktivitas seperti biasa. Semua staf dan para pejabatnya terlihat mengantor di OPD masing-masing.
"Betul, betul, betul, kemarin itu kita diperiksa sekitar 4 jam-an. Sedikit, ada 3 item berkas yang dibawa (KPK)," ungkap Kepala Bakeuda Tabanan, Anak Agung Ngurah Dalem Trisna saat dikonfirmasi, Kamis 28 Oktober 2021.
Dalem Trisna mengungkapkan, sejumlah berkas yang disita oleh Penyidik Gedung Merah Putih itu salah satunya adalah Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) terkait Dana Insentif Daerah (DID) 2018. Selain itu juga ada buku laporan keuangan daerah Tabanan.
Mantan Asisten II Sekda Tabanan ini juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapat pertanyaan khusus dari tim penyidik KPK.
Sebab, dirinya adalah pejabat baru yang mulai bertugas sejak 4 bulan lalu.
"Jadi KPK pada saat memeriksa ke Bakeuda tersebut hanya mencari berkas. KPK masuk di ruang kerja Kepala Badan dan di ruang kerja Kabid Perbendaharaan. Hanya itu saja," bebernya.
Di sisi lain, pria yang lebih akrab disapa Gung Dalem ini justru mengungkapkan salah satu stafnya yakni Kabid Peebendaharaan turut dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali di Denpasar sejak Kamis 28 Oktober 2021 pagi.
"Tadi Kabid kami juga sudah dipanggil untuk diminta konfirmasi. Saya ndak tau terkait apa, tadi dipanggil, ke BPKP lokasinya," ungkapnya. (*)
Berita lainnya di Berita Tabanan