Kiat Panglima TNI Tangani KKB Papua, Jenderal Andika Perkasa Bakal Lakukan Pendekatan Ini

TRIBUN-BALI.COM - Salah satu yang menjadi perhatian TNI saat ini adalah penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Diketahui, konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tak kunjung mereda.

Ketegangan di wilayah konflik di Papua telah banyak menimbulkan korban.

Tidak hanya dari pihak yang berkonflik, masyarakat sipil pun kerap menjadi korban.

Terbaru, serangan terjadi di Komando Rayon Militer (Koramil) Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua, Sabtu (20/11/2021) pagi.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku tidak kaget terkait penyerangan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut.

Ia mengatakan hal itu karena pihak TNI telah mengamati.

Baca juga: Sosok Sertu Ari Baskoro yang Gugur Ditembak KKB, Jenazah Dimakamkan Hari Ini di Kendal Jawa Tengah

"Tapi yang jelas kemarin itu juga bukan sesuatu yang saya kaget. Karena apa, kita kan juga sudah mengamati," kata Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, Senin (22/11/2021).

Namun demikian, Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan akan melakukan pendekatan yang berbeda dalam menangani kelompok bersenjata di Papua.

Dengan demikian, ia berharap pendekatan tersebut akan lebih efektif.

"Sehingga saya harap juga akan lebih efektif. Sementara. Karena saya juga akan orientasi internal, termasuk penanganan-penanganan operasi di seluruh Indonesia," kata Jenderal TNI Andika Perkasa.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Jenderal Andika Perkasa berkomitmen akan memperbaiki penanganan masalah konflik di Papua yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam perbaikan penanganan tersebut, Andika akan bersandar pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Papua pasti kita akan perbaiki karena memang saya ingin menggunakan peraturan perundangan," ujar Andika usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Andika tak ingin dalam penyelesaian permasalahan di Papua dilakukan dengan cara mengambil kewenangan orang. Untuk itu, ia pun akan mengevaluasi penanganan masalah di Papua.