TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sejumlah perwakilan masyarakat dari wilayah Jimbaran Kabupaten Badung, mendatangi Gedung DPRD Bali, Senin 17 Januari 2022.
Mereka datang untuk mesadu terkait keluhan masyarakat setempat yang merasakan kekurangan sarana dan prasarana sekolah khususnya SMA/SMK di kawasan tersebut.
Kedatangan mereka sendiri diterima langsung oleh jajaran Komisi IV DPRD Bali.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta alias Gung Budiarta mengatakan bahwa masyarakat Jimbaran yang datang tersebut menyampaikan bahwa banyak anak-anak yang baru tamat SMP seringkali kebingungan mencari sekolah SMA.
Baca juga: Komisi III DPRD Bali Gelar Rakor dengan 4 OPD, Eksekutif Mesadu Soal Kewenangan hingga Anggaran
Apalagi, menurutnya daya tampung SMA/SMK di kawasan Kecamatan Kuta Selatan sangat rendah.
“Pertama dasarnya pengajuannya karena begitu anak didik mereka tamat SMP di wilayah Kuta Selatan kan daya tampungnya sangat rendah di sana,” jelasnya.
Bahkan menggunakan sistem zonasi banyak sekali yang tidak bisa masuk, sehingga mereka harus sekolah keluar wilayah seperti ke Denpasar.
Maka dipandang perlu adanya sekolah SMA/SMK di Jimbaran.
“Menggunakan zonasi, banyak sekali yang tidak bisa masuk. Maka dipandang perlu di wilayah Jimbaran ada, terutama sarana pendidikan sekolah SMA/SMK,” imbuh Gusti Budiarta.
Politikus PDIP itu mengungkapkan bahwa sebelum adanya pembangunan sekolah baru di kawasan Jimbaran tersebut, menurutnya perlu dipastikan mengenai adanya lahan yang legal di wilayah tersebut.
Bisa menggunakan lahan desa adat sepanjang itu disetujui desa setempat, atau bisa menggunakan lahan pemerintah provinsi Bali yang ada di sana.
“Kalau di sana ada tanah desa adat boleh, sepanjang desa adat memberikan atau tanah pemprov bisa digunakan untuk sarana pendidikan tersebut. Sekarang mereka masih menyusuri tanah yang legal.
Kemudian akan disampaikan pada audiensi yang akan datang untuk menyampaikan bahwa mereka telah mempunyai tanah legal termasuk menyusuri tanah pemprov di sana,” tegasnya.
Sementara selama ini Gung Budiarta menerangkan anak-anak mereka sekolah di sekolah SMA/SMK swasta terdekat, termasuk memilih ke luar wilayah.
Baca juga: Dapat Jatah 3,4 Juta Vaksin, Gubernur Bali Koster Pantau Vaksinasi Booster di Wantilan DPRD Bali
“Selama ini ada yang ke swasta tapi tidak nampung juga di swasta, tidak banyak. Bahkan banyak yang keluar, ke sekolah di wilayah Denpasar,” tutupnya. (*)
Artikel lainnya di Berita Bali