TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Pemerintah Kabupaten Jembrana terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien dengan satu data Kabupaten berbasis SDGs.
Komitmen ini ditunjukkan dengan pertemuan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar.
Baca juga: 10 Siswa dan 1 Guru di Jembrana Diisolasi, Klaster Pelajar Terus Bermunculan di Bali
Baca juga: Sebanyak Sepuluh Siswa di Jembrana Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca juga: Cokelat Jembrana Tembus Pasar Eropa, Sebanyak 1,5 Ton Olahan Cokelat Diekspor ke Belanda
Bupati Jembrana I Nengah Tamba, mengatakan, bahwa guna mewujudkan desa mandiri bahagia menuju Jembrana sebagai Kabupaten satu data.
Ada tiga hal yang disepakati.
Pertama, penggunaan dana desa untuk survey SDGs plus, kedua pengangkatan satu tenaga IT di tiap desa dan integrasi data jembrana dengan pusat.
Efisiensi adalah tujuan utama dari Jembrana satu data.
Sehingga seluruh arah penyusunan dan perencanaan pembangunan bergerak dimulai dari adanya data yang tepat.
Ia menyadari selama ini masih adanya tumpang tindih soal data.
Karena itu menurut Tamba, data itu mesti dirumuskan kembali sehingga terkumpul data yang tepat dan efektif melalui Jembrana satu data.
Melalui data yang tepat kata Tamba juga akan mendukung peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga Jembrana.
Ia mencontohkan disektor pertanian.
Jembrana memiliki potensi yang sangat bagus pada komoditi manggis, durian, kelapa.
“Melalui data yang tepat akan diketahui berapa total hasil panen warga jembrana secara keseluruhan. Bahkan sudah dapat diketahui beberapa bulan sebelum panen. Sehingga secara ekonomi, bisa dipasarkan lebih cepat mendukung peningkatan kesejahteraan petani Jembrana," ucapnya.
Menurut dia, program ini akan selesaikan dalam lima bulan kedepan sehingga butuh pendampingan dari kementerian termasuk suvervisi dilapangan.
Ia juga berharap jalinan kerja semua unsur ini bisa menjadikan percontohan, bagaimana pemanfaatan satu data yang terintegrasi dan akurat.
Untuk itu, dukungan dan pendampingan dari kementerian desa.
Khususnya kebijakan anggaran pemanafaatan dana desa untuk pemanfaatan tenaga surveilan yang biayanya cukup tinggi.
Baca juga: Jelang 2023 Bebas Truk Muatan Berlebih, Satlantas Jembrana Gencarkan Penindakan
Baca juga: Diskoperindag Jembrana Kembali Sidak Pasar Tradisional, Harga Minyak Goreng Masih Dijual Rp 20 Ribu
“Tenaga IT itu bertugas dari desa sehingga data akan terkoneksi dari kecamatan, kabupaten termasuk langsung kekementerian,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Kominfo Jembrana I Made Gede Budhiarta
guna mewujudkan satu data jembrana yang terintegrasi, sudah membangun aplikasi pendataan KK miskin berbasis lokasi.
Melalui aplikasi itu sekali klik akan muncul data yang diperlukan, by name, by addres, lokasi serta foto KK miskin yang dimaksud.
Indikatornya, salah satunya mengacu pada 64 indikator DTKS dari Kemensos.
Baca juga: Guna Ciptakan Situasi Kamtibmas, Kapolres Jembrana Silaturahmi dengan Ketua Muhammadiyah Jembrana
Baca juga: Tahanan Polres Jembrana yang Sebelumnya Kabur Kini Dilimpahkan ke Kejari Jembrana
Selain itu sebut Budhiarta, dengan mengintegrasikan dengan variabel SDGs yang lebih lengkap menghasilkan data yang lebih akurat dalam menyalurkan bantuan, merencanakan pembangunan termasuk mengetahui respon publik akan pelayanan pemerintah.
(*)