Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Dalam lawatannya ke Nusa Dua, Badung, Bali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani turut berbicara mengenai resiliensi menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan dalam perhelatan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI menyebut pertemuan ini sebagai upaya bersama dalam membangun komitmen sebagai bangsa di bumi untuk kepentingan seluruh bangsa melakukan aksi nyata mengtasi masalah kebencanaan.
Ia meyakini pertemuan internasional ini juga mampu menghasilkan rumusan yang tepat dan dapat diimplementasikan dalam memperkuat resiliensi sesuai sasaran GPDRR ke 7 di Bali.
“Komitmen kami bersama pemerintah agar penanggulangan bencana kedepan bisa dilaksanakan se-efektif dan se-efisien mungkin serta menjaga akuntabilitas dan tentu saja menjaga tempat – tempat rentan bencana bisa dimitigasi dan kalau terjadi bencana penanggulangannya bisa cepat dan efektif,” ungkap Puan saat berkunjung di Nusa Dua Bali.
Usai berbicara soal pengurangan risiko bencana dalam perhelatan GPDRR ke-7 di Bali, Cucu Proklamator ini juga membuka event Kopi Tanah Air di Kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dirangkai dengan berbagai kegiatan pameran, workshop, mini museum kopi hingga pertunjukan seni budaya.
“Kopi itu adalah karya anak bangsa, kopi itu adalah Indonesia dan kopi adalah anak muda, ini kebangkitan moment bagaimana mengambil potensi pasar, dulu kopi identik hanya minuman untuk yang sepuh, sekarang kopi dikemas modern dari berbagai provinsi di Indonesia, ini kebangkitan budaya dan kebangkitan cara hidup,” ucapnya.
Dalam GPDRR Presiden Joko Widodo juga menyampaikan empat poin seperti meminta para pihak memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipastif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana, pendidikan aman bencana serta pemerintahan kelembagaan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana yang harus menjadi prioritas bersama.
Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.
Akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius. Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Masker, Mas Sumantri & 16 Saksi akan Diperiksa di Pengadilan Tipikor Denpasar
Baca juga: Poundfit, Olahraga Inner Beauty Rock Staf Akan Hadir di Unique Bali Festival 2022
Baca juga: DIAJAK Sosok Misterius, 4 Bocah Tiba-tiba Hilang, Ditemukan Tak Sadarkan Diri di Semak-semak
Ketiga, Jokowi mengajak membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik seperti Dam, pemecah ombak, waduk dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara kuda, anti longsor, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus menjadi bagian dari priortas pembangunan infrastruktur.
Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius.
Keempat, Jokowi mengajak para pihak terkait berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal, Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris dan SDG's merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
"Saya mengajak seluruh negara untuk bekomitmen dan besungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya. Pengurangan risiko bencana dan investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu kami menegaskan komitmen indonesia melaksankaan kerangka kerja Sendai serta komitmen internasional lainnya," ajak Presiden Jokowi. (*)