Baca tanpa iklan
"Parameternya harus hukum administrasi," kata Prof. Mudzakkir saat menjawab pertanyaan yang diajukan anggota penasihat hukum Eka Wiryastuti.
Perintah dalam hukum administrasi, sambung Prof. Mudzakkir, merupakan perintah yang sah dan tidak bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Menurutnya perintah itu linear dengan jabatan.
Pihaknya menambahkan, perintah berkoordinasi bila dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan yang bersih, tidak menjadi masalah. Terkecuali perintah itu menyuruh melakukan kejahatan.
"Kalaupun diplesetkan (melampaui yang diperintahkan), itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (penerima perintah)," papar Prof. Mudzakkir. (*)