Baca tanpa iklan
Aksi Bjorka dalam menyebar pesan dan doxing pejabat publik itupun lantas sempat menjadi trending topic di Twitter. Akun Twitter Bjorka sendiri pada hari Minggu lalu, telah mencapai sekitar 150.000 lebih follower dalam waktu yang cukup singkat.
Menkominfo: Serangan Siber Bukan Tugas Pokok Kominfo
Kemudian, dalam satu kesempatan, Menteri Kominfo, Johnny G Plate sempat mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan serangan siber, termasuk kebocoran data, bukanlah tugas pokok dari Kominfo, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Di bawah PP 71 Tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan ada di Kominfo. Semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis BSSN," kata Johnny di raker bersama Komisi I DPR RI, sebagaimana dikutip dari YouTube TVR Parlemen, pada Rabu 7 September 2022
Johnny menambahkan, selama ini, Kominfo banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebocoran data hanya agar publik mengetahuinya.
"Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya domain (tanggung jawab) BSSN," kata Menkominfo.
Emergency Response
Menerima serang bertubi-tubi dari Bjorka, pemerintah Indonesia pun akhirnya mengambil tindakan.
Bersama dengan jajaran kabinetnya dalam rapat Intern di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 12 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membahas soal aksi peretasan Bjorka.
Usai rapat, Johnny G Plate mengungkapkan jika data yang bocor di publik saat ini merupakan data-data umum.
“Sebagian data-data yang lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate usai rapat dikutip Tribun-Bali.com dari Tribunnews.com pada Rabu 14 September 2022.
Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi, menurutnya perlu ada emergency respon atau tanggap darurat.
Karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.
“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya.
Hanya saja Johnny tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja emergency response yang dilakukan pemerintah.
(*)
(Kompas.com/Zulfikar Hardiansyah, Tribunnews.com/Taufik Ismail/Adi Suhendi)