Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Nelayan di Kabupaten Jembrana menyambut baik dengan adanya rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu dari pemerintah.
Namun begitu, nelayan justru menyentil pemerintah agar bantuan tersebut penyalurannya tepat sasaran.
Sebab, fakta di lapangan banyak nelayan yang kondisi ekonominya sudah mapan tetap mendapat bantuan.
Di sisi lain, imbas kenaikan harga BBM justru membuat para nelayan semakin menjerit.
Sebab, modal melaut dengan hasil tangkapan yang diperoleh justru berbanding terbalik saat ini. Harga ikan justru merosot jauh di tengah adanya harga kenaikan bahan bakar.
Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Polres Jembrana Diperiksa, Persiapan Pengamanan Jelang KTT G20
Jika biasanya harga ikan lemuru besar sebelumnya mencapai Rp12.000 per kilogram tertinggi, namun saat ini hanya Rp6.000 per kilogramnya.
Selain itu, harga ikan protolan dan ikan untuk tepung juga ikut merosot.
Seorang nelayan Pengambengan, Anang (37) mengaku penyaluran BLT BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu ini cukup membantu para nelayan.
Namun begitu, ia meminta agar penyalurannya bisa berkelanjutan dan tepat sasaran.
"Kami merasa bantuan memang bagus. Tapi yang lebih kami harapkan adalah penyalurannya tepat sasaran. Dan kami harap juga bisa berkelanjutan," kata Anang saat dijumpai di lokasi.
Baca juga: Kisah Gatot Pengusaha Dupa di Jembrana, Bangkit Setelah Oleng Dihantam Covid-19
Menurutnya, imbas dari kenaikan BBM ini justru berdampak negatif terhadap para nelayan.
Pasalnya, di tengah kenaikan BBM, harga ikan justru anjlok. Harga ikan di semua jenis seperti ikan untuk tepungan (kualitas rendah), ikan protolam, dan ikan lemuru besar justru merosot.
"Kami juga tak mengerti kenapa harganya bisa merosot. Selain itu jumlah tangkapan juga sedikit alias sepi. Kami harap ini segera ada solusi, minimal harganya menjadi stabil," ungkapnya.
Nelayan lainnya, Nengah Suwenia juga mengatakan hal senada. Namun ia lebih ke soal penyaluran yang tepat sasaran. Sebab, ketika ada program bantuan kepada nelayan, mereka yang memeperoleh adalah orang-orang itu saja.
Sedangkan, fakta di lapangan justru orang-orang atau sebagian nelayan yang sudah mapan masih tercantum sebagai penerima karena mereka terdaftar di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kusuka.