"Kami minta solusi dipermudah. Karena kalau solar saja kami tidak dapat beli bagaimana kami kerja?. Bahkan rekomendasi Dinas Pertanian kerap kali diacuhkan oleh pihak SPBU dengan berbagai alasan," tegasnya lagi.
Kendati demikiam pihaknya berharap ada titik terang. Bahkan jika ada regulasi, regulasi juga dipermudah, karena pembelian solar yang dilakukan murni untuk pengelolahan lahan pertanian.
Kendati demikian, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Badung, I Gede Widiartha Negara mengakui jika permasalahan tersebut kerap terjadi dilapangan.
Pihaknya di dinas juga mengaku kesulitan dalam membuat format rekomendasi pembelian solar bersubsidi karena masing-masing SPBU kebijakannya tidak seragam.
"Untuk rekomendasi kami di dinas tidak pernah menghambat.
Paling lambat dua hari sudah keluar. Biar lebih mudah, kalau memang cukup rekomendasi dari desa silahkan, tinggal kontrolnya saja dari kami," ujarnya.
Pun demikian, Widiartha mengakui dari keluhan para petani, fakta di lapangan memang mereka sulit mendapat BBM. Padahal pihaknya juga sempat bersurat ke Pertamina regional Bali.
"Biar mudah, rekomendasi kami yang berlaku tiga bulan sekarang jadi enam bulan. Ini supaya petani tidak bolak balik ngurus administrasi saja. Tapi, setelah kami buat ini tetap saja diperhambat. Bahkan ada SPBU yang menolak," kata Widiartha.
Atas permasalahan ini, sambung dia, Kadis Pertanian sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina wilayah Bali.
Hasilnya, pembelian solar untuk petani sejatinya tidak ribet, cukup hanya berbekal rekomendasi dari dinas itu saja.
"Kasus terbaru kan yang di Kuta Utara. Petani tidak dikasi sama sekali, karena (surat rekomendasi dinas) tidak diakui oleh pihak kepolisian. Setelah kita koordinasikan akhirnya surat rekomendasinya minta dirubah dari sebelumnya boleh membeli solar 350 liter sekarang menjadi 150 liter per bulan," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan petani itu dengan bersurat ke PT Pertamina.
Hal itu dilakukan agar PT Pertamina mengeluarkan surat edaran ke seluruh SPBU di Bali khususnya Badung untuk melayani pembelian solar bersubsidi memakai jerigen dari petani.
Petani juga tidak perlu menunjukan barcode di aplikasi my pertamina.
"Dari keluhan petani ini sudah dapat kami simpulkan bahwa kami di DPRD Badung akan bersurat ke PT Pertamina wilayah Bali agar mereka mengeluarkan surat edaran agar melayani petani yang membeli solar dengan jerigen di seluruh SPBU di Badung. Tak perlu lagi dengan barcode, cukup dengan rekomendasi itu saja," kata Parwata