Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Puluhan petani yang menggunakan mesin traktor untuk mengelola lahan persawahan menggrudug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung pada Senin 26 September 2022.
Puluhan petani yang tergabung pada Komunitas Tani Badung itu mesadu karena sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Puluhan petani itu pun diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang didampingi langsung Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Gede Widiartha Negara.
Pada kesempatan itu, petani mengaku dipersulit membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
Padahal mereka sudah menunjukan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
Dengan adanya kondisi itu, mereka pun mendesak pemerintah dan DPRD Badung segera mencarikan solusi agar petani yang membeli solar untuk alat pertanian mereka bisa dipermudah.
Selain sulitnya mendapat BBM kadang pegawai pertamina juga tidak tahu akan BMM subsidi, hingga disarankan membeli menggunakan aplikasi.
Ketua komunitas Tani Badung Wayan Romi Arta yang mewakili petani menyatakan hampir semua petani saat ini kesulitan untuk membeli solar subsidi.
Padahal aturan pemerintah pusat jelas, namun dilapangan di persulit.
"Aturan dari pemerintah sudah jelas, sebagai petani kami sudah tunduk, sudah pegang surat rekomendasi dari Dinas (Dinas Pertanian, red), tapi fakta di lapangan kami tetap dipersulit beli solar di SPBU," ungkapnya.
Romi dan para petani yang menggunakan traktor ini sangat menyayangkan berbelit-belitnya aturan dalam pembelian solar bersubidi.
"Ke Pertaminan (SPBU -red) bawa rekomendasi Dinas Pertanian, red tapi ditolak. Katanya harus ada surat A surat B dan seterusnya," jelasnya sembari mengatakan kalaupun bisa membeli, kami juga harus kena cuk.
Sebagai petani yang bekerja menggunakan mesin alat pertanian, solar merupakan kebutuhan utama.
Oleh karena itu, pihaknya berharap ada solusi tepat yang tidak memberatkan petani.
Terlebih belakangan di sejumlah SPBU, petani yang sudah mengantongi rekomendasi dari dinas kembali diminta menunjukan aplikasi my pertamina saat datang ke SPBU.
"Kami minta solusi dipermudah. Karena kalau solar saja kami tidak dapat beli bagaimana kami kerja?. Bahkan rekomendasi Dinas Pertanian kerap kali diacuhkan oleh pihak SPBU dengan berbagai alasan," tegasnya lagi.
Kendati demikiam pihaknya berharap ada titik terang. Bahkan jika ada regulasi, regulasi juga dipermudah, karena pembelian solar yang dilakukan murni untuk pengelolahan lahan pertanian.
Kendati demikian, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Badung, I Gede Widiartha Negara mengakui jika permasalahan tersebut kerap terjadi dilapangan.
Pihaknya di dinas juga mengaku kesulitan dalam membuat format rekomendasi pembelian solar bersubsidi karena masing-masing SPBU kebijakannya tidak seragam.
"Untuk rekomendasi kami di dinas tidak pernah menghambat.
Paling lambat dua hari sudah keluar. Biar lebih mudah, kalau memang cukup rekomendasi dari desa silahkan, tinggal kontrolnya saja dari kami," ujarnya.
Pun demikian, Widiartha mengakui dari keluhan para petani, fakta di lapangan memang mereka sulit mendapat BBM. Padahal pihaknya juga sempat bersurat ke Pertamina regional Bali.
"Biar mudah, rekomendasi kami yang berlaku tiga bulan sekarang jadi enam bulan. Ini supaya petani tidak bolak balik ngurus administrasi saja. Tapi, setelah kami buat ini tetap saja diperhambat. Bahkan ada SPBU yang menolak," kata Widiartha.
Atas permasalahan ini, sambung dia, Kadis Pertanian sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina wilayah Bali.
Hasilnya, pembelian solar untuk petani sejatinya tidak ribet, cukup hanya berbekal rekomendasi dari dinas itu saja.
"Kasus terbaru kan yang di Kuta Utara. Petani tidak dikasi sama sekali, karena (surat rekomendasi dinas) tidak diakui oleh pihak kepolisian. Setelah kita koordinasikan akhirnya surat rekomendasinya minta dirubah dari sebelumnya boleh membeli solar 350 liter sekarang menjadi 150 liter per bulan," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan petani itu dengan bersurat ke PT Pertamina.
Hal itu dilakukan agar PT Pertamina mengeluarkan surat edaran ke seluruh SPBU di Bali khususnya Badung untuk melayani pembelian solar bersubsidi memakai jerigen dari petani.
Petani juga tidak perlu menunjukan barcode di aplikasi my pertamina.
"Dari keluhan petani ini sudah dapat kami simpulkan bahwa kami di DPRD Badung akan bersurat ke PT Pertamina wilayah Bali agar mereka mengeluarkan surat edaran agar melayani petani yang membeli solar dengan jerigen di seluruh SPBU di Badung. Tak perlu lagi dengan barcode, cukup dengan rekomendasi itu saja," kata Parwata
Pihaknya juga meminta pihak pertamina membuat surat resmi, yang ditunjukan pada semua SPBU, agar kebijakan tidak beda-beda. Sehingga masyarakat khususnya petani mudah memperoleh BBM.
"Misalnya semua SPBU diimbau untuk melayani pembelian BBM untuk petani dengan menggunakan surat resmi dari desa atau dinas. Bahkan pembeliannya dipantau juga agar tidak menyalahi aturan," jelasnya
"Pada intinya, kami berharap para petani tidak terhambat dalam mengolah lahan pertaniannya hanya karena sulit membeli solar," imbuhnya. (*)