3. Penghargaan kategori Sangat Baik dalam penerapan Sistem Merit, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2021.
4. Penghargaan Peringkat I Badan Kepagawaian Negara AWARD dalam Implementasi Penilaian Kinerja, tahun 2021.
5. Penghargaan Peringkat I Badan Kepagawaian Negara AWARD tahun 2021 dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan daerah dari BPK RI, 9 kali berturut-turut sampai tahun 2021.
7. Peringkat Satu Terbaik Nasional untuk pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari KPK RI, tahun 2020.
8. Peringkat Satu Terbaik Nasional dalam program MCP Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi dari KPK RI, tahun 2020 dan 2021.
9. Urutan Teratas dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 83,15 dari 34 Provinsi di Indonesia, tahun 2021.
10. Pengakuan dari The International Energy Agency (IEA) tahun 2020, terhadap visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Pembangunan Rendah Karbon berdasarkan hasil studi di 100 kota dari 40 negara.
11. Pencapaian Angka Terendah jumlah Stunting sebesar 10,9%, dari 34 Provinsi di Indonesia, dari Kementerian Kesehatan RI, tahun 2021.
12. Satu-satunya provinsi memperoleh kategori Sangat Baik, dengan indeks 3,68 dalam penerapan SPBE dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2021.
13. Rangking Pertama dalam Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari 34 Provinsi di Indonesia dan semua Kementerian/Lembaga, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2021.
14. Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi kategori Tertinggi, Sangat Baik, dari Kamonisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2022, di serahkan 6 Oktober 2022.
15. Peringkat Terbaik Pertama Pengelola Program Indonesia Pintar, dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2022.
16. Peringkat Terbaik dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2022.
17. Kategori Tinggi dari 16 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi proyek percontohan dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2022.