Baca tanpa iklan
Dan substansinya sebagaimana ia pahami biro hukum dan pariwisata, hanya ada dasar-dasar dari aduan yang bisa melanjutkan sebagai tindakan pidana.
Apabila dalam artian seperti yang dimaksudkan, maka hal ini memang sudah berjalan sejak dulu.
Wagub Bali tetap optimis hal ini tidak akan berpengaruh terhadap pariwisata Bali.
Tersiar kabar bahwa turis Australia batal ke Bali dan juga ribuan penerbangan Perth ke Bali telah dibatalkan setelah ditetapkannya UU KUHP.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung mengakui ada kekawatiran akan hal tersebut.
Pihak PHRI mengaku perlu dilakukan sosialisasi terkait UU KUHP yang di dalamnya berisikan Pasal 415 tentang perzinahan dan Pasal 416 tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan atau kohabitasi (kumpul kebo).
"Kekawatiran pasti ada, nah itu sebabnya kita harus memberikan informasi yang jelas. Sehingga wisatawan yang datang ke Indonesia tahu apa maksud UU yang kita buat," ujar Ketua PHRI Badung, IGN Rai Suryawijaya, Kamis.
Pihaknya mengaku terkait dengan UU KUHP tersebut, banyak yang salah paham.
Diakui UU KUHP tersebut merupakan delik aduan, artinya jika ada yang melaporkan baru diproses.
"Misalnya, ada yang mengajak pacarnya liburan ke Bali, namun orangtua salah satu dari wisatawan itu melaporkan, maka itu yang ditindaklanjuti," tegasnya.
Pihaknya mengatakan, selama tidak ada yang melapor saja, pihaknya mengaku tidak akan ada masalah.
Dijelaskan tidak semua yang statusnya belum sah bisa diketahui.
Bahkan pihak hotel tidak mungkin menanyakan hubungan wisatawan, mengingat sebuah privasi.
Disinggung mengenai kebenaran pembatalan turis Australia ke Bali, pihaknya mengaku hal itu biasa saja terjadi karena informasi yang diterima tidak lengkap.
Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum ada wisatawan yang membatalkan bookingan hotel.