Baca tanpa iklan
Dan mungkin ini yang jadi catatan.
“Nanti berkaitan juga dengan bagaimana kesiapan dari masing-masing bank, apakah punya SDM. Karena bank pasti akan membutuhkan SDM untuk melakukan analisis kredit terhadap agunan berbasis hak cipta atau HAKI. Ini yang mungkin menjadi tantangan,” imbuhnya.
Namun menurutnya ini adalah suatu hal yang progres, karena perkembangan ekonomi kreatif juga tinggi.
Selama ini, content creator mencari pendaan secara alternatif, misalnya dengan cloud founding, atau invoice financing dengan fintech.
Bank memang agak menghindari. Harapannya dengan adanya payung hukum ini, bank bisa lebih peduli terhadap perkembangan ekonomi kreatif IP Back Financing (Intelectual Property).
“Syaratnya adalah bank kalau mau terlibat, 80 persen NPL di segmen kredit yang berbasis HAKI itu ditanggung oleh pemerintah. Di Indonesia harusnya punya itu juga. Jadi jangan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada perbankan, karena bank tentunya akan cenderung membiayai yang punya aset fisik dibandingkan intangiable asset atau aset tak berwujud,” ujarnya.
Segmen paling mudah memang segmen digital. Artinya karya yang terdaftar di HAKI kemudian dia juga publish di platform digital.
Karena misalnya ketika content creator mem-publish musik di Youtube, itu dapat dihitung berapa pendapatannya. Kelemahannya, banyak konten-konten digital musik dan video, bajakan itu juga marak.
Sehingga bisa jadi ada orang bikin musik video upload di Youtube, ternyata viewers dari bajakannya jauh lebih banyak. Jadikan nilai ekonominya bergeser ke si pembajak.
Bagaimanapun juga, karena viewers-nya bisa dihitung, jadi ada proyeksi pendapatan. Itu bisa jadi segmen yang bisa digarap.
“Game juga, berapa banyak yang download game-nya. Kalau populer, laris. Tentunya itu juga bisa jadi analisis kredit juga untuk memberikan plafon dan bunga,” katanya. (sar)
Kumpulan Artikel Bali