TRIBUN-BALI.COM - Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) melaksanakan musyawarah nasional (Munas) tanggal 15 Maret 2023.

Theodorus Ardi Hartoko yang akrab disapa Teddy Hartoko terpilih sebagai Ketua Umum ASPIMTEL periode 2023-2026.

Munas yang diselenggarakan di Bali tersebut, mengambil tema 'Optimalisasi Peran Industri Infrastruktur & Menara Telekomunikasi Pada Era Digital & 5G'.

Hal ini sejalan dengan salah visi dan misi ASPIMTEL, yaitu ikut menumbuh kembangkan percepatan pencapaian era digital dan 5G.

Seperti yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di mana perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.

Baca juga: Punya Tower Terbanyak Di Asia Tenggara, Bisnis Mitratel Tumbuh Jauh Di Atas Industri

Baca juga: Breaking News! Drawing Piala Dunia U-20 31 Maret di Bali Ditunda Hingga Waktu Tak Ditentukan

Baca juga: Ada Kampung Turis di Ubud Tapi Kini Lahan Kerja Diambil, Cok Ace: Itu Yang Kita Tidak Terima

Ekonomi digital di Indonesia dan Industri 4.0, diperkirakan akan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 133 miliar dollar AS pada tahun 2025.

Kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia, menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global pada tahun 2030.

Transformasi ekonomi digital perlu dioptimalkan karena menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021, menjadi USD 146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat (Kemenkeu, 2022).

Saat ini, kontribusi ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil terhadap perekonomian nasional, namun pertumbuhannya sangat pesat.

Untuk mendukung hal tersebut dan menjadikan Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi digital besar yang diperhitungkan di pasar global, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur darat dan laut, namun infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi digital juga perlu dukungan dari pemerintah.

Ini ditandai dengan diterbitkannya omnibus law dalam bentuk Undang-undang Cipta Kerja.