Baca tanpa iklan
Persoalan ini, memang dilematis. Sebab, tanah yang masih milik adat, maka akan sulit melaksanakan pengajuan perbaikan sekolah ke pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).
Status sekolah yang masih milik adat, maka harus diurus proses hibah agar menjadi milik Pemda Tabanan.
Karena ketika sekolah berdiri di lahan yang masih milik adat, maka akan susah mengajukan pemeliharaan sarana prasarana sekolah ke pusat.
“Pengajuan persyaratan sertifikat harus murni milik Pemda," bebernya.
Ia meminta tidak ada gejolak di masyarakat. Apalagi, tujuan dari hal itu ialah memaksimalkan proses belajar mengajar di Tabanan agar efektif dan efesien.
Di mana 22 sekolah dasar yang rencana diregrouping ini sudah dilakukan penjajakan dari awal, yakni Dinas Pendidikan dan Kegiatan Kerja Kelompok Kepala Sekolah (K3S) sudah memantau hingga mengidentifikasi untuk proses memaksimalkan pembelajaran.
“Proses regrouping selalu meminta persetujuan ke masyarakat selalu melibatkan K3S," imbuhnya. (ang).
Kumpulan Artikel Tabanan