Baca tanpa iklan
NEGARA, TRIBUN-BALI.COM - SDN 3 Pekutatan, Jembrana merupakan satu-satunya sekolah yang berpotensi terdampak pembangunan megaproyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk.
Pihak Pemkab Jembrana melalui Disdikpora Jembrana telah mengambil ancang-ancang aebagai antisipasi jika sekolah tersebut nantinya terdampak.
Namun disisi lain, hingga saat ini SDN 3 Pekutatan masih tetap beroperasi seperti biasa meskipun jumlah siswanya sudah mulai berkurang sejak lima tahun belakangan ini.
Menurut data yang diperoleh, jumlah siswa kelas V ada tiga orang, kelas 4 ada lima orang, kelas II ada empat, dan kelas I ada tiga orang.
Sedangkan kelas II masih kosong karena tidak ada siswa yang masuk.
Kepala SDN 3 Pekutatan, I Ketut Suaba mengatakan, pihaknya masih belum menerima informasi terkait regrouping atau pengabungan sekolah terhadap sekolah yang dipimpinnya.
Terlebih lagi, sekolah ini terletak di dekat proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk dan berpotensi terampak.
"Intinya sekolah tetap beroperasi dan penerimaan siswa tetap dibuka sebelum ada kebijakan dari pemerintah," kata Ketut Suaba saat dikonfirmasi.
Menurutnya, jumlah penerimaan siswa dari segi jumlah sudah mengalami penurunan sejak lima tahun belakangan ini.
Beberapa faktor menjadi penyebabnya, seperti masyarakat penyanding atau pendukung yakni karyawan Perusda Provinsi Bali yang sudah pensiun otomatis pulang ke kampung bersama keluarga.
Sehingga, anaknya yang masih sekolah juga ikut pindah sekolah ke kampung halamannya.
Disinggung mengenai regrouping atau pihaknya di sekolah tidak berwenang untuk memohon kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah.
Pihaknya hanya berperan untuk menyampaikan situasi dan kondisi sekolah ini.
"Sekolah ini sudah berdiri tahun 1963 silam. Dan sudah meluluskan ribuan siswa," sebutnya.
Dia kembali menegaskan, selama belum ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk regrouping, sekolah ini tetap beroperasi dan menerima siswa baru.
Dan jika memang tidak ada siswa yang mendaftar, pihaknya hanya bertugas melanjutkan atau meluluskan siswa yang sekolah di SDN 3 Pekutatan ini.
"Keputusan atau kebijakan ada di pemerintah kabupaten. Sementata sekolah tetap jalan, hanya saja jumlah siswanya saha yang berkurang," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra menjelaskan pihaknya masih melakukan kajian terhadap dua sekolah yang rencananya diregrouping.
Kendala yang dihadapi adalah salah satunya di dua sekolah tersebut terdapat guru berstatus PPPK.
Sehingga ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu.
"Sesuai aturan, guru PPPK ini kan tidak boleh dipindah. Ini kita masih komunikasikan dengan BKPSDM untuk kelanjutannya apakah boleh atau tidak pindah ke sekolah induknya nanti (setelah digabung)," jelasnya.
Anom Saputra mengakui, memang beberapa tahun belakangan ini jumlah siswa yang mendaftar di dua sekolah ini semakin berkurang.
Namun begitu, pemerintah masih menunggu tahun ajaran baru mendatang ini.
"Tapi kalau dari informasi, terutama di SDN Blimbingsari memang tidak ada siswa baru," tegasnya.
Pejabat asal Kabupaten Tabanan ini melanjutkan, pihaknya saat ini masih menunggu komunikasi dari BKPSDM ke pemerintah pusat. Setelah komunikssi tersebut ada titik terang, bakal mengambil tindaklanjut.
"Kita masih komunikasikan ke BKPSDM dan menunggu kebijakannya," tandasnya.(*)