Baca tanpa iklan
Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMI, PIP melakukan validasi debitur melalui nomor induk kependudukan (NIK) sesuai data Dukcapil dan tidak sedang menerima KUR yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMI.
Dalam menyalurkan pembiayaan, PIP memiliki dua skema pembiayaan, yakni langsung dan tidak langsung.
Penyaluran langsung dilakukan dengan melibatkan penyalur dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank (LKBB) non afiliasi pemerintah maupun afiliasi pemerintah.
Sementara, penyaluran tidak langsung melibatkan Bahana sebelum dananya disalurkan ke LKBB.
"Nah, penyalur ini juga wajib melakukan pendampingan agar usaha ultra mikro bisa bertumbuh. Pendampingan dilakukan dengan pemberian motivasi usaha, peningkatan kapasitas SDM, konsultasi terkait usaha, pengawasan terhadap debitur dan bentuk pendampingan lainnya," tuturnya.
Baca juga: Bahas Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, DPRD Badung Serap Aspirasi Seluruh OPD
PIP juga menggandeng stakeholder lain seperti pemerintah daerah, misalnya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan UMi kepada LKBB (LKM dan Koperasi) dan pelaku usaha mikro, peningkatan ketersediaan dan akses pembiayaan UMI bagi pelaku usaha mikro (identifikasi dan pendampingan LKBB calon penyalur UMI), kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus penguatan kelembagaan LKBB (LKM dan Koperasi), diantaranya dalarn bentuk penyediaan dana APBD untuk pembiayaan, imbal jasa penjaminan dan/atau subsidi bunga atau marjin.
Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga bisa dilakukan melalui pengembangan usaha mikro atau pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur pembiayaan UMI.
Dengan memberikan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro, Ismeid berharap hal ini dapat menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah.(*)