Pesta Demokrasi agar dapat dilaksanakan dengan aman, damai dan lancar serta dapat meng-eliminir perpecahan akibat polarisasi yang timbul demi tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Pada tahapan Pesta Demokrasi,TNI AD melalui unsur satuan Komando Kewilayahan senantiasa bersinergi dengan media massa.
“Untuk dapat menyajikan berita dan informasi yang beredar pada prinsip kontruksif, realita dan fakta dan berpedoman pada tujuan untuk menjaga keutuhan Persatuan dan Kesatuan Bangsa," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setadi Ssos Msi mengatakan, seiring munculnya capres dan cawapres berbagai narasi politik sudah beredar, kondisi ini membawa tantangan sehingga perlu ada perhatian mengingat ada potensi yang menimbulkan masalah bisa terjadi.
“Kekacauan informasi mengancam persatuan kesatuan bangsa, yang patut diwaspadai ada 3 hal, Misinformasi, Disinformasi dan Mal-informasi, yang isinya berupa, hoaks, fitnah, ujaran kebencian yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial,” ujarnya.
Kominfo pun gencar menyampaikan pesan Pemilu Damai 2024 untuk mengantisipasi Polarisasi hingga hoaks sehingga menjaga ruang digital tetap damai, serta kolaborasi untuk pemilu damai dengan Google dan Meta Platform, TNI serta Media Massa.
“Meta Platform membangun narasi positif yang memperkuat integrasi bangsa, sinergi dengan Babinsa untuk sosialisasi pemilu damai 2024 dan menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat, dan media masaa untuk produksi informasi terkait kepemiluan dengan citra positif,” jelasnya.
Kominfo juga melaksanakan Patroli Cyber dan Satgas Pemilu untuk mendeteksi, memfilter dan mengeksekusi situs - situs terutama yang menyebar hoaks, fitnah dan ujaran kebencian.
“273 situs radikalisme dan intoleransime sudah kami takedown sesuai permintaan Panglima TNI hasil input kepala BAIS, kami almarhumkan dengan segera, karena telah memecahbelah,” ujar dia.
“Indikator negara maju adalah karena persatuan nasional, seperti Jepang, Amerika, negara-negara di Eropa, dan 2045 Indonesia siap menjadi negara maju, munculkan gagasan dan ide yang positif,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers DR Ninik Rahayu SH, MS menyampaikan tentang pencegahan pelanggaran dan formulasi pengawasan media di masa tahapan kampanye dan Pemilu Serentak 2024.
“Penting membangun komunikasi yang efektif dan efisien sekaligus bisa memenuhi kebutuhan publik dalam melaksanakan pesta demokrasi,” ujar Ninik.
Dia menjelaskan, Pemilu adalah proses perebutan kepemimpinan secara legal, sarana kedaulatan rakyat, dan sarana membentuk pemerintah baru.
Ketua Dewan Pers menyampaikan titik-titik kritis berada di tiga ranah yakni Pra Pemilu, selama Pemilu dan pasca Pemilu.
“Politik uang, hoaks, netralitas ASN, TNI, Polri, yang menjadi titik kritis media. Media tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi pilar keempat demokrasi, media menentukan, bukan jadi corong saja,” tuturnya.
“Pers harus berimbang, mengawasi proses Pemilu, eksistensi pers sebagai four state, jangan orang media jadi tim sukses, harus independen, jangan dimanfaatkan untuk memobilisasi masyarakat terafiliasi partai politik, kelompok, golongan tertentu, yang boleh adalah mengundang masyarakat untuk partisipasi, menghasilkan bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (*)