TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dengan ditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024, Komisi II memanggil sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk mempertanyakan program kerja yang akan dilaksanakan. Rapat kerja (raker) yang dilaksanakan di Gedung dewan DPRD Badung itu pun dipimpin langsung ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara pada Senin 23 Oktober 2023.
Turut hadir anggota komisi II yakni IB Alit Arga Patra, Luh Kadek Suastiari dan I Made Wijaya. Selain itu OPD yang hadir yakni Dinas PUPR Badung yang diwakili sekretaris PUPR Nyoman R Karyasa, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma, Kadis DLHK I Wayan Puja, Kadis koperasi dan UMKM I Made Widiana, Kadis Perikanan I Nyoman Suardana, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kadis Pariwisata I Nyoman Rudiarta, dan Kadis Kominfo Badung I Gusti Ngurah Gede jaya Saputra.
Pada rapat tersebut, satu persatu Kadis memaparkan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. PUPR Badung sendiri masih merancang penataan dan perbaikan jalan dikawasan pariwisata. Selain itu juga merancang pembebasan lahan terkait jalan lingkar selatan.
Setelah itu, Kadis DLHK Badung I Wayan Puja mengakui sulit mengelola sampah pasca TPA Suwung terbakar. Pihaknya mengaku akan memaksimalkan TPS3R yang ada termasuk merancang pembangunan TPS di wilayah Desa Sangeh. Begitu juga Kadis Koperasi Wayan Wijana juga tetap merancang program terkait pengembanga UMKM yang ada. Selain itu juga menjaga Koperasi hingga melaksanakan diklat untuk meningkatkan SDM anggota koperasi.
Menariknya, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tetap merancang promosi pariwisata keluar negeri. Adapun negara yang dituju adalah Jerman dan India. Selain itu untuk promosi pariwisata didalam daerah akan menyasar Jogja dan Jakarta. Disisi lain Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perikanan masih menjalankan program yang sudah berjalan. Bahkan jika anggaran memungkinkan akan melakukan kegiatan dan pengadaan.
“Kami di dinas Perikanan Badung akan membudidayakan ikan yang jarang sudah ada di Bali seperti nyalian dan ikan kecil lainnya. Begitu juga melakukan penebaran benih ke sungai-sungai dan membabikan bibit ke peternak,” ujar Nyoman Suardana.
Sementara itu Ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara saat ditemui usai rapat mengakui beberapa Dinas dipanggil untuk mengoptimalkan program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan baik. “Jadi program-program yang tujuannya untuk kebaikan, kemajuan, kesejahteraan masyarakat Badung tetap terakomodir,” jelasnya
Disinggung mengenai beberapa OPD masih memiliki kendala dalam menjalankan program, seperti DLHK yang belum maksimal mengelola sampah, Lanang Umbara mengaku semua itu harus segera ditindaklanjuti. “Sampah memang menjadi momok kita. Kita di DPRD saat ini sedang mencari terobosan dan sebuah alat dalam mengolah sampah yang betul-betul bisa terwujud nyata di Badung,” tegasnya
“Jangan sampai hanya ada slogan-slogan saja, tapi kenyataannya sampah belum bisa dikelola secara maksimal,” sambungnya.
Pihaknya mengakui DPRD Badung menekankan kepada Kadis perhubungan terkait LPJ yang banyak mati. Hanya saja diakui LPJ mati karena tidak ada pemeliharaan dari tahun 2019, karena covid-19.
“Jadi anggaran pemeliharaan,refocusing untuk penanganan covid-19, sehingga Dishub tidak bisa langsung mengganti karena tidak ada anggaran. Mudah-mudahan kini kedepan bisa ditindaklanjuti, mengingat anggaran sudah ada. Sehingga Badung kembali menjadi terang,” ujarnya sembari mengatakan nanti aka nada rapat lanjutan untuk dinas-dinas yang kami anggap perlu dilakukan rapat khusus. (*)