Baca tanpa iklan
Lebih lanjut Anis mengatakan pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan dukungan dari semua pihak.
“Perlu adanya langkah bersama dalam menghentikan TPPO. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama baik bilateral maupun regional di kawasan ASEAN. Kerja sama dengan multipihak menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” imbuhnya.
Konferensi melibatkan partisipasi dari berbagai pihak di antaranya pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi sipil masyarakat, komunitas pekerja migran, lembaga HAM baik di tingkat nasional maupun ASEAN, organisasi tingkat internasional, akademisi hingga media.
Kegiatan konferensi ini terdiri dari enam diskusi pleno dan dua diskusi tematik.
Diskusi pleno terdiri dari Pleno 1 The Situation of Trafficking and Protection of the Migrant Workers in ASEAN and the NHRI Responses; Pleno 2 ASEAN Countries Commitment to Eradicate Trafficking and Ensure the Protection.
Lalu Pleno 3 Challenges and Opportunities of ASEAN Countries in the implementation of ACTIP and ASEAN Protection of Migrant Workers; Pleno 4 Regional Cooperation in Law Enforcement and victim protection on Trafficking in ASEAN.
Dan Pleno 5 Misuse of Technology in Trafficking in Persons (Scamming); dan Pleno 6 Application of Business and Human Rights Principles in the Prevention of Trafficking.
Sementara itu, diskusi tematik terdiri dari Tematik 1 Sharing Good Practices in Trafficking Prevention dan Tematik 2 Sharing Good Practices in Recovery for Trafficking Victims.
Pelaksanaan sesi diskusi melibatkan partisipasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Polri, Migrant CARE, Jaringan Buruh Migran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Trunojoyo, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, lembaga HAM di ASEAN maupun internasional.
Komnas HAM berharap dengan terlaksanakan konferensi ini dapat melahirkan pola atau model kerja sama untuk memerangi TPPO di kawasan ASEAN.
Dalam upaya pencegahan dan penanganan praktik perdagangan orang, Komnas HAM terus mendorong berbagai pihak mengedepankan nilainilai hak asasi manusia, terlebih dalam memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban TPPO.
(*)