TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, SIK., MSi menekankan kepada jajaran untuk mengedepankan cooling system untuk mencegah terjadinya konflik di tahun politik.
Hal ini disampaikan Kapolda Bali saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tabanan, didampingi Pejabat Utama Polda Bali, pada Senin 20 November 2023.
Kapolda meminta untuk mengedepankan sinergi dan koordinasi serta problem solving dalam pemecahan suatu masalah Pemilu 2024 agar situasi tetap kondusif.
"Contohnya dari Polri ada Bhabinkamtibmas, dari TNI ada Babinsa dari Pemda ada Sipandu Beradat yang secara preemtif dan preventif dapat menjadi problem solving atau cooling system, itulah salah satu bagaimana cara kita untuk tetap menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif," paparnya.
"Saat ini ada pula Polisi Banjar yang sangat dekat berada dengan masyarakat itu bisa juga menjadi cooling system juga untuk menjaga situasi masyarakat tetap kondusif," imbuh Kapolda Bali.
Kapolda tidak ingin konflik dan kerawanan tersebut terjadi pada saat Pemilu saat ini sehingga bagaimana caranya kepolisian dan stakeholder mencari solusi pemecahannya atau problem solving.
Pihaknya meminta kepada seluruh personel Polres jajaran agar melaksanakan tugas dengan baik, menjaga netralitas saat dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu.
Apabila melakukan pelanggaran, ada tiga sanksi yang menanti, yaitu sanksi pidana, sanksi disiplin, dan saksi kode etik. Begitu pula kalau ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dalam masa Pemilu 2023-2024.
Jenderal lulusan Akpol tahun 1991 ini menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk mengamankan Pemilu tahun 2024 sudah dilakukan sejak lama, baik dari Polda maupun dari Polres jajaran dalam melaksanakan cooling system.
Baca juga: Sanksi Berat, Bawaslu Bali Wanti-Wanti Peserta Pemilu Soal Pelaporan Dana Kampanye
Baca juga: Rutan Klungkung Overload, 11 Warga Binaan Dipindah ke Lapas Lain
"Sebentar lagi tanggal 28 November 2023 dimulai tahapan kampanye. Jangan sampai ada polarisasi, sehingga perlu adanya komunikasi koordinasi dari kepolisian kepada masyarakat untuk menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Kapolda mengungkapkan, operasi pengamanan Pemilu tidak akan berhenti setelah Pilpres dan Pileg digelar. Tetapi pesta demokrasi berlanjut dengan agenda Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).
"Setelah Pilpres dan Pileg, akan ada Pilkada. Untuk itu, bagaimana kita harus bisa menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan lancar. Mari wujudkan Pemilu yang aman dan damai," tuturnya.
Dirinya menegaskan bahwa konflik bisa saja berimbas pada sektor ekonomi dan pariwisata Pulau Bali.
"Apabila ada ribut atau terjadi konflik maka imbasnya kemana-mana terutama akan berdampak disektor perekonomian. Wisatawan akan lari, perekonomian tidak lancar, yang akan mengalami kerugian adalah masyarakat," ujarnya.
"Saya sampaikan kepada seluruh Kapolres bagaimana caranya kita melaksanakan cooling system agar situasi yang hijau ini tetap menjadi hijau. Walaupun agak kuning-kuning sedikit, bagaimana caranya yang kuning itu bisa menjadi hijau, kembali tetap dalam keadaan aman dan kondusif," jabar Kapolda Bali.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kapolda Bali bersama Forkopimda Kabupaten Tabanan melaksanakan Focus Group Disscussion (FGD) untuk membahas sejauh mana kesiapan Polres Tabanan bersama instansi terkait mengamankan jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Kegiatan FGD diawali dengan paparan situasi Kamtibmas oleh Kapolres Tabanan, AKBP Leo Dedy Defretes, S.H., S.I.K., M.H.
Kapolres menjelaskan tentang Asta Gatra, seperti letak geografi dan demografi Kabupaten Tabanan yang mencakupi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Bidaya, Pertahanan dan Keamanan.
Selain itu, Kapolres juga menjelaskan secara rinci apa saja kerawanan yang terjadi mulai dari tahap Pendaftaran/Penetapan Legislatif dan Capres/Cawapres, tahap kampanye, tahap masa tenang, tahap pemungutan suara, tahap rekapitulasi suara hingga tahap pelantikan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
"Secara umum, Polres Tabanan siap melaksanan pengamanan Pemilu 2024 bersinergi dengan TNI, Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, berintegritas dan terlaksana sesuai amanat Undang-Undang," kata Kapolres Tabanan.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Kapolres Tabanan bahwa di wilayah Tabanan pernah terjadi konflik terkait Pemilu. Hasil dari pemetaan, bahwa potensi kerawanan tersebut bisa terjadi lagi pada Pemilu 2024. (*)