Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BALIKPAPAN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, semestinya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan sejumlah anggota KPU memiliki rasa malu.
Hal ini terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim dan beberapa anggota lainnya.
Hasyim dinilai melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Baca juga: Tanggal Merah Februari 2024, Total Ada 4 Libur Nasional dan Cuti Bersama Termasuk Pemilu Pilpres
Ganjar pun mengkritisi lantaran sebelum KPU, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman juga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau MK-nya (Mahkamah Konstitusi) mendapatkan hukuman etis, kemudian KPU-nya etis, lalu bagaimana kita melihat kondisi ini?" kata Ganjar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2).
Sehingga, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyarankan KPU untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
"Dan ketika kemudian masalah etika itu sudah diputuskan, apalagi sudah dengan peringatan, apa yang dilakukan oleh seorang person terhadap itu. Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf," ujar Ganjar.
Ganjar pun mengajak semua pihak untuk segera bertobat dan kembali pada jalan yang benar. "Segera mari kita tobat, mari kita sadar, kita kembali pada track yang benar," ungkapnya.
Ganjar Pranowo tak yakin Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan sejumlah anggota KPU lainnya akan mundur dari jabatannya.
Hasyim dinilai melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
"Saya tidak yakin mereka (KPU) berani mengundurkan diri," kata Ganjar.
Ganjar pun menyinggung ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman tak mundur sebagai hakim setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Sebaliknya, kata dia, Anwar Usman justru mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
"Wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat," ungkap Ganjar.
Ganjar menegaskan, berbagai permasalahan etika tersebut harusnya menjadi peringatan terhadap proses demokrasi di Indonesia.
"Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya, maka ini peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi," ucapnya.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menyatakan dia dan enam anggotanya melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Hasyim menyebut keputusan itu merupakan kewenangan penuh DKPP.
"Itu kewenangan penuh dari majelis di DKPP untuk memutuskan apa pun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim usai rapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).
Hasyim enggan berkomentar lebih jauh soal putusan DKPP itu.
Namun dia memastikan, KPU sebagai teradu selalu selama ini selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.
Selain itu KPU juga mengaku sudah memberikan keterangan dan bukti kepada DKPP.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meyakini keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu.
Terkait penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024, menurutnya, hal itu akan menjadi materi atau propaganda untuk melawan hasrat kekuasaan Jokowi.
"Saya kira ini nanti akan menjadi materi propaganda yang sangat menarik. Sekarang kita sedang menghadapi tren perguruan tinggi elite akademisi peneliti termasuk para guru besar mereka bertindak bersikap menghardik Joko Widodo," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa (6/2).
Baca juga: Pilpres 2024: Respon Cak Imin Soal Klaim Prabowo sebagai Tim Jokowi Hingga Tanggapan Presiden
Dia melanjutkan tindakan itu dilakukan karena telah terjadi banyak pelanggaran. Termasuk juga punya potensi kerusakan demokrasi saat ini.
"Lalu dengan adanya putusan ini, saya kira banyak perguruan tinggi yang sadar bahwa mereka harus bersatu untuk melawan sikap arogansi Jokowi termasuk hasrat kekuasaan Jokowi yang melampaui batas ini," tegasnya.
Sebagai informasi, DKPP membaca empat putusan atas sidang soal pendaftaran Gibran. Semua ketua dan Anggota KPU RI menjadi teradu.
Adapun nomor perkara sidang kali ini adalah: 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Para pelapor Pelapor mendalilkan Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Sunandiantoro, selaku kuasa hukum Demas Brian Wicaksono yang merupakan pelapor perkara 135 mengatakan Gibran mendaftar pada saat peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun.
KPU baru mengubahnya setelah proses di KPU berjalan.
“Hal itu telah jelas-jelas membuktikan tindakan para terlapor merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum penyelenggara pemilu dan melanggar sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 2/2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu," ungkap Sunandiantoro dalam sidang di DKPP, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Anies dan Ganjar Sindir Bansos, Prabowo-Gibran Minta Maaf di Debat Kelima Pilpres 2024
Prabowo Optimistis Swasembada Pangan
CAPRES nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku optimistis Indonesia akan kembali swasembada pangan dalam waktu dekat.
“Dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan kembali swasembada pangan,” ungkap Prabowo dalam sambutannya pada acara perayaan HUT ke-16 Gerindra di Ballroom The Meru, Sanur, Denpasar, Selasa (6/2).
Bahkan, swasembada pangan menjadi salah satu prioritasnya ketika dia dan Gibran Rakabuming Raka terpilih pada Pilpres 2024.
Pria yang juga Ketua Umum Gerindra itu bercita-cita ingin menyediakan pangan murah bagi masyarakat.
“Mana kala Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas pertama kita antara lain adalah swasembada pangan. Kita mau pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.
Namun, Prabowo menyayangkan masih banyak pihak yang tak setuju bila pemerintah memiliki lumbung-lumbung pangan tersebut.
Tak hanya swasembada pangan, dalam kesempatan tersebut Prabowo juga menyinggung soal swasembada energi.
Dia memproyeksikan, Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut bersifat ramah lingkungan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Seperti misalnya solar yang berbahan dasar kelapa sawit, hingga bensin yang berbahan dasar tebu, singkong, dan lain-lain.
“Mampu atau tidak? Mampu. Kita akan swasembada BBM. Kita akan swasembada energi. Nanti BBM kita ramah lingkungan. BBM kita nanti dari tanaman. Solar dari kelapa sawit, bensin dari tebu, singkong,” tuturnya.
Energi ramah lingkungan yang disebutnya dengan energi hijau ini, baru sedikit negara yang menggarapnya. Sehingga, Indonesia dikatakan menjadi bagian dari kelompok tersebut.
“Kita mungkin satu negara di antara sedikit negara di dunia yang BBMnya hijau,” kata Prabowo.
Di acara yang sama, Prabowo menyinggung loyalitas Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya. Prabowo mengaku bahagia atas terselenggarakannya acara HUT Gerindra tersebut.
Sebab, acara tersebut berlangsung secara meriah dan dihadiri oleh ribuan kader Gerindra Bali serta simpatisan Prabowo-Gibran di Bali.
Prabowo hanya memberikan waktu dua hari kepada Gerindra Bali terkait acara tersebut.
“Saudara sekalian, terima kasih kehadirannya. Hari ini saya sangat bahagia. Acara ini mendadak. Luar biasa Gerindra Bali. Saya beri waktu dua hari,” ungkap Prabowo.
Lantaran acaranya yang megah dan meriah, Prabowo kemudian berkelakar soal dana yang dikeluarkan oleh De Gadjah, sapaan akrab Ketua DPD Gerindra Bali.
“Saya tidak tahu De Gadjah hutangnya berapa. Tenang De Gadjah, Prabowo Subianto sudah ada di sini,” kata Prabowo.
(Tribun Network/Tribun Bali)