TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -  Masyarakat Bali dihebohkan dengan gambar peta Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, yang dibubuhi penamaan 'New MOCKBA' atau New Moscow.

Apalagi wilayah itu sebelumnya disebut-sebut sebagai kampung bule di Badung.

Seperti diketahui wilayah Canggu kini merupakan wilayah yang sedang berkembang dalam dunia pariwisata.

Baca juga: Ngaku Kasta Tertinggi, Pria ini Tak Anggap Jro Mangku di Pura Tirta Empul Gianyar Bali

Bahkan banyak villa dan restoran yang bermuncululan di wilayah tersebut.

Kendati demikian, aparat kepolisian dari Polda Bali mengaku akan mendalami kasus tersebut.

Bahkan akan turun turun menelusuri apakah ada pelanggaran hukum dari gambar yang ramai di media sosial itu.

Baca juga: Ni Komang ASD dan Ketut JDA Salah Jalan, Sejoli Kini di Bui di Polres Klungkung Bali

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan yang ditemui Tribun Bali kemarin mengakui gambar peta canggu dengan tulisan new Mocba ramai di media sosial.

Hanya saja setelah ditelusuri dari peta yang ada di Indoneaia belum terlihat adanya perubahan

"Iya peta itu ramai diperbincangkan. Tapi kalau yang berlaku di Indonesia belum ada perubahan. Petanya namanya masih Canggu," ujar Kombes Pol Jansen Senin malam.

Dari penelusuran awal, kata Jansen, penyebutan nama wilayah seperti yang heboh di media sosial justru tidak ditemukan pada peta digital maupun internet.

Bahkan dirinya menduga  menduga hal itu hanya ada orang yang iseng melakukan atai mengeditnya. 

"Kami kan belum tahu nih. Kami akan koordinasikan, yang buat itu siapa atau hanya iseng. Karena yang beredar itu gambar saja," tegasnya.

Jansen menegaskan secara resmi, peta di wilayah hukum di Indonesia masih sesuai yang sekarang, alias tidak ada perubahan. Berdasarkan hasil pencarian di peta digital pun wilayah itu masih bernama Desa Canggu.

"Coba dicari, sampai saat ini masih Canggu kelihatan. Ini akan kita dalami," ucap Mantan Kapolresta Denpasar itu.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan mendalami dan  tetap turun tangan menyelidiki masalah tersebut.

Selain itu juga  bekerja sama dengan instansi terkait.

Apakah ada aturan yang dilanggar dan merugikan secara administratif.

"Kita melihat dulu, apa ada aturan hukum yang dilanggar nggak di situ. Kalau ada pelanggaran hukum, siapapun akan kami tindak. Tapi sementara kami anggap itu masih orang-orang iseng saja. Namun kami tetap akan koordinasikan dengan instansi terkait," imbuhnya. (*)