TRIBUN-BALI.COM - Kini di Denpasar tercatat terdapat sebanyak 7 mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Dari jumlah itu, 6 unit merupakan pengadaan dari Disdukcapil. Sementara 1 unit milik Desa Tegal Harum, Denpasar Barat yang mesinnya dari CSR.

Namun saat ini pencetakan e-KTP pada mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) resmi dihapuskan. Hal ini setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, I Dewa Gde Juli Artabrata, mengatakan, selain e-KTP, administrasi Kependudukan lainnya masih bisa dicetak lewat ADM, seperti pencetakan Kartu keluarga (KK), pencetakan, akta, surat pindah, kartu identitas anak (KIA).

Baca juga: HARGA Rumah Baru Naik 2 Persen! di Denpasar Paling Melesat

Baca juga: Mimpi Paling Aneh, Ternyata Ini Makna Memimpikan Kurcaci

"Soalnya pusat memfokuskan ke penggunaan IKD. Jadi sejak terbitnya Permendagri 72, pencetakan e-KTP sudah dihapus. Kalau di kantor Disdukcapil masih bisa," katanya, Senin (26/8).

Sementara itu, untuk saat ini Disdukcapil Kota Denpasar belum memastikan akan melakukan penambahan mesin ADM. 

Akan tetapi pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur yang kemungkinan akan melakukan pengadaan mesin ADM lewat CSR. 

"Desa Kesiman Kertalangu yang sudah mengajukan. Kami nanti tinggal instal aplikasi saja," ungkapnya.

Ia mengatakan, Disdukcapil menginginkan untuk penambahan lebih banyak mesin ADM lagi. Namun, saat ini pihaknya masih kekurangan anggaran. Karena idealnya anggaran yang diperlukan untuk pengadaan mesin ADM Rp 200 juta. 

"Kami menginginkan sebanyak-banyaknya. Agar pengurusan adminduk lebih simple lagi. Tidak lagi ribet di kantor. Tapi kan kami harus amprah anggaran dulu," paparnya.

Dari data, rata-rata pengguna mesin ADM untuk mencetak Adminduk per bulan bisa sampai 20-100. "Pengguna cukup banyak karena lebih mudah. Anggaran kami yang kurang. Kalau desa/kelurahan mampu melakukan pengadaan dari CSR, kan itu lebih bagus. Kami juga dorong itu," katanya. (sup)