“Nantinya di startup hub kami akan mempunyai podcast studio sehingga para UMKM bisa melakukan live shopping yang sekarang jadi  tren. Selain itu, mereka juga bisa melakukan kampanye secara digital,” ujar Rizky.

Smesco juga memberikan layanan kepada UMKM seperti pendaftaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  dan juga sertifikasi halal. Smesco membantu UMKM membuka akses pasar ke dalam dan juga luar negeri.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Djkoko Santoso mengungkapkan, Pertamina saat ini memiliki 60.000 UMKM binaan. Menurut dia, UMKM tidak hanya diberikan dana untuk mengembangkan bisnisnya tetapu juga pelatihan.  

VP Physical Goods Tokopedia, David Kartono menyampaikan, kolaborasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk memacu kinerja UMKM di Tanah Air.

Pasalnya, kolaborasi pula yang membawa Tokopedia bisa seperti sekarang. “Tokopedia semula adalah UMKM. Mulai dari nol. Kami bisa sebesar ini berkat kolaborasi dan bantuan dari berbagai pihak. Jadi, bagi UMKM, kita harus selalu berani membuka kolaborasi,” kata David. (kontan)

Dorong Kemitraan UMKM dan Perusahaan Besar

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pentingnya melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam kegiatan usaha sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, banyak perusahaan besar telah menjalankan program pembinaan UMKM melalui corporate social responsibility (CSR).

“Banyak pelaku usaha besar yang juga telah menciptakan standar operasional prosedur (SOP) internal untuk memprioritaskan UMKM dalam kegiatan pengadaan atau procurement,” ujar Shinta.

Shinta menambahkan, beberapa perusahaan consumer goods bahkan telah mengembangkan kerja sama strategis dengan UMKM, terutama dalam distribusi barang.

Hal ini memungkinkan UMKM menjadi saluran distribusi utama mereka. Namun, ia menyoroti perlunya dukungan lebih besar bagi UMKM, terutama dalam pemberdayaan dan fasilitas matchmaking dengan perusahaan besar.

“Perusahaan memiliki standar pasar yang harus dipertahankan, sehingga UMKM perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menjadi mitra usaha. Misalnya, memiliki badan hukum, nomor NPWP, portofolio usaha, dan laporan keuangan yang diaudit.

Sayangnya, tidak semua UMKM siap memenuhi hal tersebut,” jelas Shinta. Selain itu, standar mutu produk yang disuplai UMKM juga menjadi tantangan. Perusahaan membutuhkan barang dengan sertifikasi tertentu, yang sering kali menjadi beban finansial bagi UMKM.

Di sisi lain, perusahaan besar memiliki keterbatasan untuk membantu UMKM memenuhi standar tersebut. Apindo berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang diperlukan agar UMKM dapat melakukan penyesuaian ini Dengan demikian, kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dapat diperluas dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, termasuk bagi pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. (kontan)