Baca tanpa iklan
Pihak Ketiga Operator Bus Trans Metro Dewata, I Ketut Eddy Darmaputra menjelaskan terdapat 300 lebih total driver dan operator di lapangan yang bekerja di Bus Trans Metro Dewata.
“300-an lebih driver dan operator di lapangan. Bayangkan kalau 300 istri plus anak hampir 1.000 yang terdampak,” jelas Eddy.
Lebih lanjutnya Eddy mengatakan, bus TMD ini mulai beroperasi pada 7 September 2020. Di mana saat itu pandemi Covid-19 mulai merebak.
Sehingga banyak tenaga kerja yang tadinya bekerja di pariwisata stagnan dan beralih profesi menjadi driver bus TMD.
“Lari ke sini (bus TMD) semua, kita tampung semua. Sekarang sudah nyaman driver mendapatkan (pendapatan) karena lumayan juga gaji supir hampir Rp 6 juta belum (tunjangan) kesehatan tenaga kerja,” imbuhnya.
Penghentian operasional bus TMD disayangkan banyak pihak. Pengadaan bus TMD ini merupakan proyek stimulus dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan yang mulai beroperasi pada 7 September 2020.
Hal tersebut diungkapkan pihak ketiga yakni operator bus TMD, I Ketut Eddy Darmaputra.
Menurutnya seharusnya setelah kontrak bus TMD pada nota kesepahaman telah habis, sebaiknya diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
“Namun kelihatan saat ini belum (diambil alih Pemda/Pemprov). Memang awalnya Pemda tahun lalu pernah mengusulkan menganggarkan satu koridor, yang dianggarkan 3 bulan untuk bulan perubahan anggaran-perubahan Oktober-November-Desember. Tetapi belum direalisasikan oleh pusat,” jelas, Eddy.
Lebih lanjutnya Eddy mengatakan Pemerintah Pusat meminta agar 1 koridor pada Januari 2025 sudah diambil oleh Pemda.
Namun, pada Januari apakah anggaran untuk koridor 1 itu sudah diajukan? Sebab yang mengetahui hal tersebut adalah Dinas Perhubungan.
“Sehingga semestinya pusat tidak serta-merta dia memutus kontrak. Contoh saja seperti Solo dari 6 koridor, 3 koridor masih dibiayai oleh Pusat. Mungkin yang bisa menjawab itu kan dari Dinas Perhubungan sebagai pemegang kebijakan di daerah,” bebernya.
Eddy mengatakan tak tahu secara pasti bagaimana komunikasi antara Pemprov Bali dengan Kemenhub hingga Pemerintah Pusat tidak lagi mentolerir.
Proyek bus TMD ini merupakan stimulus dari pemerintah pusat untuk memberi dorongan kepada daerah menyediakan transportasi umum yang memadai.
Sebab jika dilihat bahwasanya angkutan umum di Bali sudah hampir punah.
“Kalau kita melihat jumlah keseluruhan armada di Bali ini khan 5 jutaan sedangkan angkutan umumnya hanya 15.000 artinya hampir 0,3 persen sudah tidak (beroperasi),” sambungnya.
Pemerintah Pusat juga memberikan kebijakan dengan by the service, pemerintah membeli layanan untuk meningkatkan, Pemerintah membeli layanan dengan tarif per kilometer dihitung.
“Kelihatannya kemarin apakah ada keterlambatan atau bagaimana sehingga Pemerintah Pusat menyetop per satu Januari layanan ini. Kita sebagai operator tentunya tunduk dan taat, kalau kita melakukan perjalanan siapa yang membayar? Seperti kota-kota lain, Solo yang kita lihat itu sama pada waktu pertama sekali ada BTS itu, ada 5 kota yaitu Kota Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar,” paparnya.
Sebelumnya, tak hanya pramudi saja, beberapa staf juga dipekerjakan di PT. Satria Trans Jaya perusahaan yang menaungi Bus Trans Metro Dewata. Hal tersebut diungkapkan Manager PT. Satria Trans Jaya, Operator Layanan BTS Bali (Trans Metro Dewata) Ida Bagus Eka Budi P, ketika dikonfirmasi pada, Senin 30 Desember 2024.
Eka Budi mengatakan jumlah seluruh pekerja di PT. Satria Trans Jaya sebanyak 317 orang.
“Di PT. Satria Trans Jaya itu ada sekitar total 317 orang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di PT. Satrya Trans Jaya selaku operator layanan BTS Bali. Jadi tidak hanya pramudi, jumlah pramudi 228 orang. Jadi total 317 orang,” katanya.
Masih menurut Eddy, animo masyarakat menggunakan bus TMD sudah mulai naik trennya. Terlebih ketika diumumkan bahwa bus TMD tidak akan beroperasi, komunitas dari pelanggan bus TMD sampai membuat petisi yang ditandatangani pelanggan-pelanggan bus TMD hingga 4.000-an.
“Artinya animo masyarakat pemakai jasa angkutan ini masih menghendaki. Tarif murah, terjangkau oleh daya beli terutama bagi orang yang ke (tempat) kerjanya di Kuta dari Tabanan. Masyarakat Tabanan animonya cukup tinggi ada yang menuju rute Central Parkir, Kuta hingga bandara,” ucapnya.
Dikatakan Eddy, Penjabat (Pj) Gubernur sudah membuatkan satu surat untuk Kementerian Perhubungan agar 1 koridor sampai 2 koridor nantinya pada bulan Juli akan di-handover oleh Pemda dan selanjutnya secara bertahap. (sar)
Dishub Bali Sebut Masih Negosiasi dengan Pusat
Dinas Perhubungan (Dishub) Bali angkat bicara mengenai penghentian operasional bus Trans Metro Dewata di Bali.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta melalui pers rilisnya mengatakan pihaknya sepenuhnya memahami bahwa pelayanan Trans Metro Dewata yang ada saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Bali.
Juga perlahan tumbuh menjadi tumpuan transportasi perkotaan di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Bali merupakan Daerah yang sebagian besar wilayahnya berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pada kawasan semacam ini diperlukan dukungan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pemenuhan layanan transportasi di dalamnya baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelayanan Transportasi Umum yang andal dan berkualitas merupakan layanan yang harus disediakan sebagai bagian dari urusan wajib Pemerintah dan Pemerintah Daerah,” jelas, Samsi pada Rabu 1 Januari 2025.
Lebih lanjutnya ia mengatakan, penyediaan layanan Trans Metro Dewata hingga saat ini sesuai dengan program yang telah dicetuskan merupakan layanan yang sumber penganggarannya berasal dari APBN Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI.
Sesuai yang telah diamanatkan dalam UU no 22 tahun 2014 tantang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda no 6 tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, serta menyikapi pentingnya keberlanjutan program angkutan umum, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melakukan handover layanan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mana pada Tahun Anggraran 2025 Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk 1 koridor.
“Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya layanan transportasi umum berkualitas di wilayah Provinsi Bali ke depan,” kata dia. (sar)
TENTANG Bus Trans Metro Dewata
Mulai Operasi: 7 September 2020
Berhenti Operasi: 1 Januari 2025
Total Armada: 105 unit bus
Layanan: 4 koridor Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)
Program: Dirjend Perhubungan Darat (Kemenhub RI)
Pendanaan/Biaya Operasional: Subsidi 100 persen Pemerintah Pusat/APBN
Tarif
Tarif Reguler Rp 4.400
Tarif Khusus Rp 2.000
(pelajar, mahasiswa S1, Lansia dan disabilitas)
Jumlah Penumpang
Tahun 2020: 183.677 orang
- Rata-rata 1.531 penumpang/hari
Tahun 2021: 1.885.091 orang
- Rata-rata 5.193 penumpang/hari
Tahun 2022: 2.390.745 orang
- Rata 6.586 penumpang/hari
Tahun 2023: 2.074.339 orang
- Rata-rata 5.714 penumpang/hari
Tahun 2024: 1.701.148 orang
- Rata-rata 5.109 penumpang/hari
Total: 8.235.000 penumpang (33,19 persen)
Operator: PT. Satria Trans Jaya
Jumlah Pekerja: 317 Orang
- Driver 228 orang
- Staf 89 orang
Kumpulan Artikel Bali