Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Pada tahun 2024, anggaran untuk penanganan kemiskinan mencapai Rp 45,8 miliar dan di tahun 2025 naik menjadi Rp 59,8 miliar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sabtu 19 April 2025, mengungkapkan bahwa pemerintah kota terus melakukan intervensi yang menyasar langsung masyarakat miskin, khususnya mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Anggaran ini diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Arya Wibawa, Sabtu 19 April 2025.
Baca juga: 3 Kabupaten di Bali Sumbang Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Kata BPS dan Gubernur Koster
Dari total anggaran itu, sektor kesehatan mendapat porsi terbesar, yakni Rp 40,2 miliar untuk jaminan kesehatan.
Diikuti oleh sektor pendidikan sebesar Rp 2,3 miliar, pelatihan dan sertifikasi keterampilan Rp 412 juta.
Serta bantuan sosial seperti permakanan dan sandang Rp 504 juta.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp 2 miliar lebih untuk infrastruktur dasar seperti jamban dan rumah layak huni.
Serta bantuan bibit ternak dan tumbuhan senilai Rp 183 juta.
Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar tengah merancang program strategis bertajuk 1 KK Miskin 1 Sarjana yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi.
Dari hasil verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan ekstrem yang mengacu pada data Kemenko PMK 2024, sebanyak 14 KK atau 52 jiwa ditetapkan sebagai penerima intervensi.
Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 69 KK dan 271 jiwa.
“Verivali dilakukan secara ketat dan bersinergi dengan data dari Dinas Sosial dan Dukcapil. Kami menemukan data ganda, NIK tidak sesuai, bahkan individu yang telah meninggal,” jelasnya.
Arya Wibawa menambahkan, Pemkot Denpasar saat ini juga tengah menunggu publikasi data hasil verivali GC DTSEN (Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai dasar integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan data BPS.
Dengan pendekatan berbasis data dan anggaran yang terus meningkat, Pemerintah Kota Denpasar optimis target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara berkelanjutan. (*)
Kumpulan Artikel Denpasar