TRIBUN-BALI.COM  — Sebanyak 38.196 calon siswa SMA/SMK dinyatakan lulus sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026 di Bali.

Kelulusan SPMB ini telah diumumkan pada Sabtu (12/7). Sebelumnya terdapat 83.408 ajuan pendaftaran yang diajukan oleh calon murid baru di semua jalur pendaftaran yang ada. 

Namun, sistem SPMB jenjang SMA tahun ini pun menuai polemik di antaranya di Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Bangli.

Banyak calon siswa yang masih tercecer dan terpental dari SMA negeri yang dituju. Bahkan puluhan warga atau siswa di Kecamatan Melaya menggeruduk dan mesadu ke rumah Anggota DPRD Jembrana, I Ketut Suastika alias Cuhok. 

Mereka mengakui ada siswa yang tidak diterima di sekolah terdekat dan ada juga yang diterima di sekolah yang lokasinya di luar kabupaten yakni Kabupaten Buleleng. Jaraknya mencapai 35 hingga maksimal 55 kilometer (km) dari rumahnya.

Baca juga: POSISI KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Terbalik di Dasar Selat Bali, Begini Kondisinya

Baca juga: CEKREK! Selfie di Nuanu Creative City Spot Foto Instagramable di Pulau Dewata, Simak Beritanya 

Padahal siswa tersebut berdomisili tak jauh dari sekolah yang ada di Kecamatan Melaya. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif lainnya. Salah satunya potensi siswa enggan ke sekolah yang jauh dan kemudian memilih putus sekolah.

Kemudian, karena jarak jauh siswa berpotensi kelelahan sampai di sekolah dan juga risiko tinggi keselamatan selama perjalanan. Kemudian juga memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang membengkak. Karena siswa harus bangun subuh hanya untuk bisa mengenyam pendidikan tingkat SMA jika harus ke luar Kabupaten.

“Sesuai hasil komunikasi dengan temen luar wilayah, hal serupa juga terjadi. Artinya permasalahan ini terjadi hampir di seluruh daerah di Provinsi Bali,” ungkap Anggota DPRD Jembrana, I Ketut Suastika saat dikonfirmasi, Senin (14/7). “Kalau boleh saya bilang, ini sistemnya yang bermasalah,” imbuhnya.

Menurutnya, para pihak terutama dari sekolah sudah seharusnya lebih masif melakukan sosialisasi terkait teknis pelaksanaannya. Aturan sudah semestinya mengetahui atau melihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai kondisinya di lapangan seperti saat ini, seperti carut marut.

“Simulasikan dulu sistem yang baru ini. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, sangat sauh berbeda (dengan zonasi). Sistem lama itu, mereka sudah yakin akan diterima di sekolah terdekatnya. Sekarang justru banyak persyaratannya seperti mengadu nilai dan lain sebagainya,” tutur pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Jembrana ini.

Dia sebagai wakil rakyat berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang yang menaungi SMA/SMK agar lebih awal mensosialisasikan terkait aturan baru. Ini penting untuk mengantisipasi hal yang sama kembali terjadi di tahun ajaran baru mendatang. Mengingat yang jadi korban adalah siswa.

Pihaknya berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali untuk hadir ke Jembrana khususnya Kecamatan Melaya guna memberikan pemahaman secara langsung kepada siswa atau orang tuannya. Selain itu, juga diharapkan memberikan solusi, minimal siswa yang sekolahnya hingga puluhan kilometer itu ditampung di sekolah terdekatnya. 

“Mungkin bisa menambah kelas sehingga mereka bisa tertampung di sekolah terdekat. Karena tak mungkin mereka menempuh jarak puluhan kilo untuk sekolah. Kemudian, jika tak bisa, kami harap juga pemerintah menyediakan bantuan transportasi gratis bagi siswa yang jarak sekolahnya sangat jauh agar lebih efisien waktu dan biaya. Ini harus kita pikirkan,” tandasnya. 

Sementara itu, keluhan pelaksanaan SMPB tahun ini juga disampaikan orangtua di Kabupaten Buleleng. Salah satunya Anggota Komisi III DPRD Bali, Kadek Setiawan mengaku pasca pengumuman SPMB banyak orang tua mengadu padanya.  

Aduannya beragam. Mulai dari siswa tercecer hingga tidak mendapat jurusan yang diinginkan. Padahal Setiawan menyebut seluruh persyaratan sudah dipenuhi.