TRIBUN-BALI.COM - Program satu keluarga satu sarjana dari Gubernur Bali, Wayan Koster, belum masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan saat menyampaikan dalam pandangan umum (PU) di sidang paripurna yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Senin (21/7). 

Gunawan menyampaikan, Golkar menyambut baik inisiatif Gubernur membuat program satu keluarga satu sarjana yang diarahkan khusus untuk masyarakat miskin. Program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bali. 

“Namun, setelah kami cermati di dalam struktur rancangan Perubahan APBD tahun 2025 program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD tahun 2025,” ucapnya. 

Baca juga: KASUS Dugaan Korupsi di BPR Bank Buleleng 45 Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan

Baca juga: POHON Perindang Potensi Tumbang Ditebang, BPBD Jembrana Lakukan Pendataan Sepanjang Jalur Nasional 

Di samping itu, alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali dipangkas. Urusan bidang pendidikan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 39 miliar lebih. Ia pun menduga apakah karena instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk lakukan efisiensi. 

“Kami, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan adanya efisiensi belanja. Namun terhadap rancangan belanja pada Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kami melihat pada tabel 3.2. khususnya urusan pemerintahan,” tanya Gunawan.

Pada bagian lain, juga anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mengalami penurunan sebesar Rp 4,4 miliar lebih dari semula Rp 36,6 miliar lebih menjadi Rp 32,2 miliar lebih.

Padahal saat ini terjadi cuaca yang tidak menentu, sehingga berimplikasi pada hasil pertanian. “Justru dipotong, makanya kami pertanyakan setelah kami amati konstruksi anggaran,” ujar Gunawan.

Khusus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga mengalami penurunan relatif besar yakni sebesar Rp 146 miliar dari semula Rp 390 miliar menjadi Rp 243 miliar lebih.

Gunawan mempertanyakan saat rancangan di APBD Induk 2025 apakah ada yang salah atau melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

“Kalau dipotong karena efisiensi mencanangkan dulu di induk apakah instruksi presiden kami pertanyakan. Yang jelas bahwa dari saya tidak persoalan urusan utang, kami yakin utang bisa ditutupi karena dari pendapatan wisatawan asing,” bebernya. 

Lebih lanjut soal target pendapatan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp 400 miliar terlalu kecil. Dengan banyak kunjungan WNA sekitar 6 juta orang, maka potensi dapat sekitar Rp 900 miliar.

Seharusnya bisa dapat Rp 700 miliar. “Kami buktikan di laporan keuangan. Kalau sudah naik prosentase eksekutif ini,” tandasnya. (sar)