Baca tanpa iklan
“Reservasi online bukan hanya soal efisiensi, tapi juga perlindungan bagi penumpang. Semua transaksi tercatat, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan atau calo,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, dalam keterangannya.
Ferizy yang sudah diterapkan sejak 2020 juga memastikan integrasi data penumpang dan operator.
Ini krusial, apalagi setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025, yang menewaskan 18 orang dan 17 lainnya masih hilang.
Menurut Heru, salah satu penyebab risiko dalam kecelakaan laut adalah data manifest yang tidak akurat.
“Kalau beli tiket lewat calo atau pakai data palsu, nama Anda bisa tak tercantum dalam manifest. Itu artinya, tidak ada perlindungan hukum atau klaim asuransi,” tegasnya.
ASDP menekankan bahwa sistem Ferizy hanya mencatat data sesuai input pengguna. Karena itu, ketelitian saat mengisi data penumpang dan kendaraan jadi tanggung jawab masing-masing. (kontan)
Perkuat Sistem Digital
ASDP menegaskan komitmennya memperkuat sistem digital, memperbaiki area pelabuhan, dan mengedukasi penumpang tentang pentingnya beli tiket resmi dengan data asli.
Bersama aparat kepolisian dan otoritas pelabuhan, ASDP juga menggencarkan pengawasan untuk memberantas calo.
Ferizy sebagai platform resmi hanya memproses data yang diinput langsung oleh penumpang.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak membeli tiket dari pihak tidak resmi karena bisa berujung fatal, tidak tercatat di manifest, dan tak dilindungi asuransi jika terjadi musibah.
“Keselamatan hanya bisa terwujud jika semua pihak sadar pentingnya sistem yang tertib dan transparan,” kata Direktur Utama ASDP, Heru Widodo.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, menekankan pentingnya inspeksi kapal yang rutin dan menyeluruh, tak cukup hanya pemeriksaan tahunan.
Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, menyebut insiden KMP Pratama Jaya sebagai alarm keras.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, tapi bukti lemahnya sistem keselamatan. Keselamatan warga harus jadi prioritas nasional,” ujarnya.
Komisi V juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan kualitas layanan pelabuhan.
Mereka mengapresiasi keterlibatan ASDP dalam operasi SAR dan keterbukaan selama evaluasi, namun menuntut konsistensi dalam penerapan SOP keselamatan dan pembenahan infrastruktur. (kontan)
Kumpulan Artikel Bali