TRIBUN-BALI.COM - Kongres ke-VI PDI Perjuangan resmi ditutup pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Kongres ini ditutup langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kongres yang digelar di BNDCC Nusa Dua, Badung, Bali ini kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Tak hanya itu, Megawati Soekarnoputri juga merangkap sebagai Sekjen yang sebelumnya dipegang Hasto Kristiyanto.

Ada pemandangan menarik dalam Kongres ini, dimana saat Megawati menyampaikan pidatonya, Hasto Kristiyanto hadir dalam Kongres tersebut setelah menerima Amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penggalan pidatonya, Megawati menyampaikan jika PDIP akan terus setia pada Pancasila, pada Tri Sakti yang akan diwujudkan melalui pola pembangunan nasional semesta berencana.

“Dengan berakhirnya pidato saya, maka kongres PDIP secara resmi saya tutup," kata Megawati menutup Kongres PDIP di Bali. 

Baca juga: KONGRES PDIP di Bali, Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketum Berbarengan dengan Amnesti Hasto!

Baca juga: PROFIL Bintang Puspayoga, Kader Bali Yang Masuk Kepengurusan Inti PDIP, Saudara Wali Kota Denpasar

Megawati juga telah mengumumkan daftar susunan DPP hasil Kongres ke VI PDIP di Bali. Di dalam daftar tersebut, ada satu orang asli Bali yang diberikan kepercayaan menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), yaitu I Gusti Ayu Bintang Puspayoga atau Bintang Puspayoga.

Dirinya merupakan satu-satunya kader dari Bali yang masuk dalam jajaran kepengurusan inti. Dalam susunan kepengurusan tersebut ada nama I Gusti Ayu Bintang Puspayoga atau Bintang Puspayoga. Bintang Puspayoga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dirinya merupakan satu-satunya kader dari Bali yang masuk dalam jajaran kepengurusan inti.

Untuk diketahui jika sebelumnya Bintang Puspayoga merupakan ASN di Pemkot Denpasar. Di mana jabatan terakhirnya sebagai ASN adalah Asisten II Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia kemudian ditarik sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA). Dirinya merupakan adik kandung dari Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara. Lahir pada 24 November 1968, dia adalah istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Bintang Puspayoga menjadi perempuan Bali dan Hindu pertama yang terpilih sebagai menteri. 

Nama Bintang Puspayoga tidak asing di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk periode 2019-2024. Sebelum menjabat sebagai Menteri, Bintang Puspayoga merupakan ASN di Pemkot Denpasar.

Di mana jabatan terakhirnya sebagai ASN adalah Asisten II Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia kemudian ditarik sebagai Menteri PPPA.

Bintang Puspayoga mempunyai latar belakang yang cukup kental dengan politik. Bintang Puspayoga merupakan anak dari Jero Samiarsa dan Gusti Ngurah Gde Sutedja, yang lahir pada 24 November 1968. Dirinya adalah adik kandung dari Wali Kota Denpasar saat ini, IGN Jaya Negara.

Selain itu, ia juga merupakan istri dari mantan Wali Kota Denpasar, Wakil Gubernur Bali, dan Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Bintang Puspayoga berasal dari Keluarga Puri Satria atau Puri Denpasar, yang selama ini dikenal sebagai loyalis PDIP. Puri Satria juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Soekarno, termasuk Megawati yang menjadi Ketua Umum PDIP. 

Sebelumnya, Megawati juga yang merekomendasikan Anak Agung Puspayoga masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014-2019 dari PDIP dan perwakilan dari Bali. Puspayoga menjadi Menteri Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya Megawati merekomendasikan Bintang Puspayoga masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2029-2024 dari PDIP dan perwakilan Bali. Bintang Puspayoga menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kini Bintang Puspayoga masuk dalam daftar pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 hasil Kongres VI di Bali. Bintang Puspayoga menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, mengumumkan struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 setelah digelarnya Kongres VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Sabtu (2/8).

Dalam daftar yang dibacakan Komarudin, Hasto Kristiyanto resmi tidak lagi menjabat sebagai Sekjen PDIP. Adapun jabatan itu sebenarnya sudah diembannya selama 10 tahun sejak pertama kali ditunjuk pada tahun 2015 lalu.

Namun, jabatan itu sempat ditanggalkannya setelah terjerat kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP, Harun Masiku, periode 2019-2024. Kini Hasto pun telah dinyatakan bebas setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.

Komarudin menyatakan jabatan sekjen untuk sementara dirangkap oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Megawati belum menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.

“Sekretaris Jenderal, belum diputuskan oleh ibu. Masih ibu merangkap,” katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Tribunnews.com.

Di sisi lain, struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 masih dihiasi oleh orang lama. Contohnya Komarudin Watubun yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai. Selain itu, adapula mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menjabat dua kali sebagai Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian.

Adapun jabatan tersebut diemban Ahok pertama kali saat perpanjangan struktur kepengurusan PDIP hingga tahun 2025 yang diumumkan pada 5 Juli 2024 lalu. Ganjar Pranowo juga kembali masuk sebagai Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sama seperti Ahok, jabatan tersebut diemban mantan Gubernur Jawa Tengah itu sejak 5 Juli 2024 lalu.

Sementara, sosok baru yang masuk dalam struktur kepengurusan adalah Puti Guntur Soekarno yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dia adalah anak dari adik Megawati, Guntur Soekarnoputra. 

Selain itu, ada pula sosok yang diganti dari jabatannya, yaitu Mindo Sianipar yang sempat menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Pertanian dan Pangan. Namun, jabatan ini kini diemban oleh Sadarestuwati yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen bidang Kerakyatan. Lalu, jabatan Sadarestuwati sebelumnya kini diemban oleh Sri Rahayu.

Nama Sri Rahayu sempat menjadi perbincangan publik setelah dirinya mundur sebagai anggota DPR terpilih periode 2024-2029 daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Alasannya agar cucu Presiden pertama RI Soekarno, Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno bisa lolos ke parlemen. (sup/ali)\

Nama Basarah hingga Utut Bisa Jadi Sekjen

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengungkapkan sejumlah nama yang diprediksi bisa menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP).

Agung mengakui nama Hasto Kristiyanto memang masih menguat untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP. Namun, saat ini terdapat beberapa nama yang bisa menggantikan Hasto, di antaranya Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Pramono Anung, hingga Utut Adianto.

“Di luar nama Mas Hasto, bisa saja ada nama Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Utut Adianto, dan lain-lain,” kata Agung seperti dilansir Tribunnews, Minggu (3/8).

Terpisah, Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai Hasto berpeluang besar untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP, meski namanya belum tercantum dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030.

Menurut Ari, pengembalian Hasto ke posisi strategis bukan karena tidak adanya kader lain yang mumpuni, melainkan karena kapasitas personal Hasto yang memahami dinamika internal PDIP secara mendalam. “Hasto bisa merekatkan perbedaan pendapat di tubuh partai dan menjadi jembatan orang-orang “lama” di partai dengan new comer di partai,” tegas Ari, Minggu (3/8/).

PDIP diketahui telah melaksanakan Kongres ke-VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8). Kongres tersebut mengukuhkan kembali Megawati untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu periode 2025-2030. 

Usia dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum, Megawati kemudian mengumumkan 37 nama yang akan membantunya menjadi pengurus pusat DPP PDIP.  Dalam susunan daftar pengurus itu, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP secara langsung akan dijabat oleh Megawati sendiri.

Sebelumnya selama 2 periode kepengurusan, posisi Sekjen PDIP dijabat oleh Hasto Kristiyanto.  Namun di kepengurusan kali ini, nama Hasto tidak masuk struktur. Hasto sendiri baru bebas dari tahanan KPK usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengatakan, keputusan mengenai siapa yang mengisi posisi Sekjen merupakan hak prerogatif Megawati. Dia mengatakan Megawati memiliki pertimbangan tersendiri mengapa posisi sekjen masih kosong dan sementara diisi oleh dirinya sendiri. 

“Iya (Megawati isi posisi Sekjen). Semua, kan, hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan, ya, belum, masih Ibu,” kata Ribka di arena kongres PDIP di BNDCC Nusa Dua, Sabtu (2/8). “Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri,” tambah dia.

Ribka juga menjelaskan mengapa nama Hasto tidak langsung masuk struktur dan ikut dilantik Megawati. Ribka menduga karena Hasto baru tiba di arena kongres ketika Megawati tengah berpidato di penutupan kongres.  

"Itu juga, kan, baru datang (Mas Hasto). Kita sudah dilantik baru datang, mungkin kalau sebelum dilantik, ya, itu lain lagi persoalannya. Karena kita sudah dilantik Hasto baru datang, ya, nanti mungkin ada pelantikan di DPP entah apa, kan,” ujarnya.  

Sementara itu, Politikus PDIP Guntur Romli, mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian kader partai agar Hasto Kristiyanto kembali dipercaya mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.  Aspirasi tersebut mencuat menyusul pengumuman hasil Kongres 2025 yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus menjabat Sekjen partai.

Menurut Guntur, dorongan itu muncul lantaran loyalitas Hasto terhadap Megawati dianggap sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi. “Keinginan itu tentu saja ada, apalagi loyalitas mas hasto ke ibu ketua umum 100 persen,” kata Guntur kepada wartawan, Minggu (3/8).

Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam struktur kepemimpinan PDIP. “Sekjen saat ini masih dijabat ibu ketua umum, kalau pun mau ditugaskan ke orang lain, hak prerogatif ketua umum,” ujarnya.

Guntur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hasto akan menerima dan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan oleh Megawati, sejalan dengan komitmen pengabdian Hasto kepada bangsa melalui PDIP. “Mas Hasto Kristiyanto sebagai kader PDI Perjuangan siap ditugaskan di mana pun, seperti halnya beliau sampaikan saat bebas dari rumah tahanan KPK, ingin terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui PDI Perjuangan,” pungkasnya. (ali)

Struktur Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030:

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
4. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
5. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wiryanto alias Bambang Pacul
6. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Syaiful Hidayat
7. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Sitorus
8. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
9. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
10. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
11. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
12. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
13. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno (baru)
14. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas
15. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
16. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
17. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
18. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
19. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
20. Ketua Bidang Koperasi dan UKM: Andreas Deni Susetyo
21. Ketua Bidang Pariwisata: Wuryanti Sukamdani
22. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Pujayanti
23. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
24. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
25. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
26. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri 
27. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
28. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
29. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
30. Sekjen PDIP: Dirangkap oleh Megawati
31. Wasekjen Bidang Internal: Dolfie Othniel Frederic Palit
32. Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
33. Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
34. Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
35. Wasekjen Bidang Kesekretariatan: Aryo Adi Darmono
36. Bendahara: Olly Dondokambey
37. Wakil Bendahara: Rudianto Tjen
38. Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike
*) dibacakan Megawati Soekarnoputri, Sabtu (2/8) Pukul 14.30 WITA