TRIBUN-BALI.COM  – Sejumlah proyek fisik di Kabupaten Badung kabarnya akan molor pengerjaannya. Hal itu pun karena sejumlah bahan atau logistik untuk proyek itu datangnya masih minim dari luar pulau Bali.
 
Penyebab minimnya pun karena kondisi lalu lintas di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk belum sepenuhnya normal. Menurut informasi yang didapat ada sejumlah logistik yang menjadi langka salah satunya adalah semen.
 
Pihak kontraktor pun kabarnya harus antre untuk mendapatkan semen itu. Padahal semen digunakan untuk melakukan pengecoran kerangka bangunan yang akan dibangun Pemkab Badung, seperti Proyek Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Baca juga: AMNESTI 11 Narapidana Lapas Singaraja Dari Presiden, Suwetrayasa Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

Baca juga: 2 Peserta PPPK Mengundurkan Diri! Status Dua Orang Lulus Seleksi PPPK Jembrana Dibatalkan

 
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Kadek Dwi Lentari yang dikonfirmasi, Kamis, (7/8) tidak menampik informasi tersebut. Pihaknya mengaku proyek yang mengalami deviasi negatif yakni pembangunan struktur Gedung DPRD Badung.
 
“Kita sudah melakukan evaluasi terkait proyek gedung DPRD, memang ada deviasi negatif tetapi tidak besar. Kami juga sudah meminta klarifikasi terkait penyebabnya,”ujarnya.
 
Diakui, dari penjelasan pihak rekanan, penyebab utamanya adalah kelangkaan semen, yang mengakibatkan aktivitas pengecoran beton terhambat. Pihaknya menduga minimnya semen karena jalur saat ini belum normal sepenuhnya
 
“Untuk mendapatkan ready mix (campuran beton) mereka harus antre, karena saat ini terjadi kelangkaan semen di Bali,” terangnya.
 
Lebih lanjut pihaknya menyebutkan jika, per tanggal Rabu (7/8) progres proyek baru mencapai 22,6 persen. Jika kondisi transportasi logistik dari Jawa tidak segera normal, menurutnya tak mustahil menyebabkan penyelesaian proyek menjadi terlambat.
 
“Kami sudah sarankan kepada rekanan untuk memesan ready mix lebih awal. Sehingga proyek bisa dikerjakan sesuai harapan,” ucapnya
 
Terkait dengan proyek yang lain, Dwi Lentari mengaku sejauh ini masih aman. Bahkan pihaknya berharap tidak ada masalah kedepannya.
 
 “Untuk proyek lainnya, astungkara masih sesuai target. tapi kami berharap transportasi segera pulih, sehingga logistik untuk pembangunan bisa kembali lancar,” jelasnya.
 
Seperti diketahui Pemkab Badung kini tengah membangun Gedung DPRD yang baru yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Bahkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah meletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Gedung DPRD Badung pada Senin (16/6).
 
Pembangunan dan perluasan Gedung Kantor dan Pengadaan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung dengan nilai pagu sebesar Rp. 85.767.962.000 dan setelah dilaksanakan proses tender dimenangkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur dengan Nilai kontrak sebesar Rp73 miliar yang awasi oleh Konsultan Pengawas CV. Bali Tiga Warna. Untuk waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dengan masa pemeliharaan 730 hari kalender. (gus)