Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tahun 2025 di Lapangan Mangupraja Mandala, Puspem Badung dijanjikan mendapat isentif uang pembinaan oleh Pemkab Badung.
Bahkan Insentif berupa plakat dengan nominal uang telah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawa usai penurunan bendera pusaka HUT 80 RI di Puspem Badung.
Baca juga: Upaya Pemkab Badung Usir Hama Secara Niskala, Ngaben Bikul Kembali Dirancang
Namun demikian insentif yang dijanjikan belum juga cair.
Seperti dijanjikan masing-masing anggota paskibraka mendapat Rp10 juta, dan untuk Pelatih Paskibraka dari TNI dan Polri masing-masing Rp5 juta, serta Danpas dan Paswal KabupatenBadung Rp10 juta.
Selain uang pembinaan, mereka juga dijanjikan uang transport sebesar Rp1,6 juta.
Baca juga: Renovasi Ditarget Rampung 8 November 2025, Patung Monumen Puputan Badung Bali Sudah Terpasang
Ternyata belum cairnya dana tersebut bukan karena pemkab Badung tidak mampu membayar.
Namun dana tersebut dianggarkan pada anggaran perubahan, sehingga dipastikan akan cair pada bulan September 2025 mendatang.
Kepala Badan Kesbangpol Badung I Nyoman Suendi yang dikonfirmasi, Senin 25 Agustus 2025, tidak membantah jika insentif tersebut belum diberikan.
Baca juga: BONUS Rp80 Juta di Badung, Bonus Rp60 Juta Peraih Medali Emas di Klungkung, Porprov Bali XLVI/2025
Namun pihaknya mengaku jika semua anggaran isentif tersebut sudah dianggarkan pada anggadan perubahan tahun 2025
“Anggaranya kan di-postkan pada APBD Induk 2025, tapi ada perubahanan, sehingga diberikan pada APBD perubahan," ujarnya.
Pihaknya pun menjanjikan anggaran tersebut akan cair pada bulan September 2025 mendatang, mengingat anggaran perubahan baru bisa direalisasikan di bulan september.
“Pada APBD perubahan sudah berproses, jadi september ini cair. Kami minta untuk adik-adi mohon bersabar," harapnya
Menurut Suendi, uang pembinaan yang akan diterima Paskibraka tidak seutuhnya akan didapat.
Namun ada ketentuan yakni ada pemotongan pajak.
"Iya akan dipotong pajak karena termasuk penerimaan. Sesuai regulasi memang begitu, agar tidak menyalahi aturan," jelasnya sembari mengatakan mereka akan menerima sekitar Rp 9,5 juta plus uang transport.