TEGAS! Tidak Ada Lagi Alih Fungsi Lahan Tahun Ini, Gubernur Bali Koster: Sudah Ada Instruksi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster dengan tegas moratorium pembangunan di Bali dimulai tahun ini sesuai Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

"Mulai tahun ini, sesuai dengan haluan pembangunan 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi lahan komersial. Mulai tahun ini, sudah ada instruksi kepada Bupati/Wali Kota se-Bali," kata Gubernur Koster di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu 13 September 2025 malam.

Ia menambahkan, setelah penanganan banjir ini ia akan kumpul lagi (adakan pertemuan dengan kepala daerah se-Bali) agar tidak lagi mengeluarkan atau memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas-fasilitas lain menggunakan lahan produktif, apalagi sawah.

Lalu bagaimana dengan pembangunan kawasan perumahan?

Baca juga: Gubernur Koster Tegaskan Bali Sudah Aman dan Kondusif Pasca Banjir

Koster menjawab untuk pembangunan perumahan akan dilakukan secara selektif.

"Perumahan itu sangat selektif, kecuali itu lahan milik warga lalu di jual," ungkapnya.

Lalu seperti apa arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Bali saat melakukan peninjauan kemarin?

Koster menyampaikan bahwa pada intinya Presiden memberi perhatian serius kepada para pedagang dan warga yang tertimpa masalah akibat dampak banjir ini.

Dan ia ditugaskan (pemerintah daerah) untuk menghitung semua ganti rugi, mana yang akan menjadi beban pemerintah daerah dan mana yang akan dibebankan kepada pemerintah pusat.

Dan Presiden memberi perhatian serius, mana yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Presiden akan mendukung penuh.

Namun berapa besaran anggaran pemerintah pusat yang akan di gelontorkan untuk Bali?

Koster menjawab dengan lantang belum dihitung.

"Belum dihitung," ucapnya.(*)

Kumpulan Artikel Bali