Pencegahan Alih Fungsi Lahan Jadi Prioritas, Pemkot Denpasar Bali Berencana Tukar Guling Lahan

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, pencegahan alih fungsi lahan hingga perbaikan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi prioritas pasca terjadi musibah banjir di Bali. 

“Yang pertama, kita antisipasi jangan sampai terjadi pengalihan fungsi lahan. Itu adalah prinsip. Yang kedua, apalagi lahan itu adalah lahan sawah dilindungi dan tidak boleh dilakukan konversi,” ungkap Giri Prasta saat wawancara usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin 15 September 2025. 

Selain menjaga lahan produktif, pemerintah juga memperketat pengelolaan DAS, termasuk Sungai Ayung yang melintasi Badung dan Gianyar. 

“Nanti akan sama-sama menggerakkan kekuatan yang dikomandoi oleh provinsi di posisi baratnya itu Badung, posisi timurnya itu Gianyar,” kata Giri Prasta.

Upaya penghijauan juga digencarkan dengan dukungan anggaran dari Dinas Pertanian. Jalur-jalur air yang menyempit maupun tersumbat akan ditertibkan. 

“Bagaimana hulu ini sampai ke hilir, jangan sampai terjadi penyumbatan-penyumbatan atau mengecil-mengecilnya saluran air yang ada,” tegasnya.

Untuk penanganan cepat, pemerintah daerah telah menyiapkan pompa air agar genangan segera surut. 

“Sekarang beberapa jam hujan ini juga ada beberapa genangan, kami sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan gerak cepat. Dengan juga bantuan pompa air untuk mempercepat daripada surutnya air itu sendiri,” ucapnya.

Selain itu, permohonan operasi modifikasi cuaca juga sudah diajukan ke BMKG. 

“Sudah kita sampaikan. Bahkan di Bali cabangnya yang paling kuat. Sama seperti yang ada di Jakarta, yang ada di Tuban,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar modifikasi cuaca dilakukan bijak. 

“Jangan juga terlalu menahan hujan terus, nanti turun sekali seperti itu lagi. Kadang-kadang juga kalau musim kemarau, kasihan para petani butuh hujan. Kita harus berbuat yang terbaik untuk bagaimana kita merawat bumi,” kata dia. 

Giri Prasta juga memastikan bangunan yang melanggar tata ruang dan memperparah banjir akan ditertibkan. 

Penertiban itu akan berjalan seiring pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di DPRD Bali. 

Menurut Giri penertiban tersebut sudah berjalan selama ini.