CUACA Ekstrem Ancaman, BI Minta TPID Bali Jaga Stabilitas Harga, untuk Libur Idul Fitri & Nyepi 2026

TRIBUN-BALI.COM — Provinsi Bali perlu kewaspadaan untuk mengawal stabilitas harga. Hal ini karena puncak musim hujan berisiko menyebabkan produksi hortikultura kurang optimal.

Selain itu, gangguan distribusi dan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama serta organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura. 

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. Menurutnya kewaspadaan mengawal stabilitas harga juga dalam rangka menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur Idul Fitri dan Nyepi pada triwulan I 2026.

“Oleh karena itu, sinergi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras dan hortikultura,” kata Erwin, Rabu (7/1). 

Untuk menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Erwin menyebutkan perlu terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca juga: PUTUSKAN Tegak Nyepi dan Tawur Kasanga! PHDI Bali Gelar Seminar dan Pasamuhan Madya Atasi Ini

Baca juga: ATENSI PHDI Bali, Besok Gelar Seminar dan Pasamuhan Madya, Putuskan Tegak Nyepi & Tawur Kasanga!

Di antaranya melalui implementasi strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. 

Strategi 4K akan diperkuat melalui tiga fokus utama yakni stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Hal ini sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. 

BI juga akan melakukan intensifikasi operasi pasar yang terencana, pengawasan dan percepatan penyaluran beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan).

Selain itu juga penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antardaerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Selanjutnya membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi. 

Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, KDKMP, SPPG, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan Langkah strategis tersebut, BI Provinsi Bali optimistis inflasi pada tahun 2026 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen±1 %

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat inflasi di Bali pada Desember 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,70 % (MtM), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,40 % (MtM).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi 2,91 % (YoY) dari 2,51 % (YoY) pada November 2025. Inflasi Bali pada Desember 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1?n lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,92 % (YoY). 

Inflasi disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di daerah sentra penghasil Bali.

Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan inflasi Desember 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan pemeliharaan atau service. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan tongkol diawetkan. (sar)