Menakar Sempitnya Ruang Aman dan Hak Pejalan Kaki di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Meski lekat dengan tradisi, berjalan kaki adalah aktivitas yang penuh tantangan di Bali. 

Trotoar kerap terputus dan terjal, atau bahkan beralih fungsi menjadi lajur sepeda motor.

“Hak dasar seperti aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki selalu dipinggirkan, padahal kami juga pengguna jalan” ujar salah satu partisipan dalam Forum Jumpa Ngopi #16: Bali Bicara Pejalan Kaki pada Jumat 13 Maret 2026. 

Selain melibatkan komunitas seperti Komunitas Pejalan Kaki (Kopeka) Bali, Denpasar Bersepeda, hingga Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, forum ini disambut dengan antusias oleh akademisi untuk membuka ruang dan berbagi wawasan mengenai isu mobilitas berkelanjutan.

Baca juga: Gianyar Bali Tak Ramah Pejalan Kaki, Banyak Anjing Liar Tanpa Tuan

Diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Pusat-Pusat Studi Universitas Warmadewa (Warmadewa Research Center), Bali Bicara Pejalan Kaki merupakan langkah awal gerakan kolektif antara organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, dan profesional untuk mendorong isu pejalan kaki.

Persoalan tentang pejalan kaki dari hulu ke hilir dibedah dalam forum ini. Dimulai dari tren infrastruktur global dan nasional, Ardzuna Sinaga, Director Urban Design URBAN+ berbagi tentang praktik baik di Bangkok, Hong Kong, dan Seoul, tantangan di Bandung dan Jakarta, hingga potensi di Sanur dan Ubud.

“Kerangka pedestrian terintegrasi memiliki potensi untuk membuka ruang kreatif, membangun fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan tersembunyi, hingga menjadi panggung kewirausahaan untuk publik”, ujarnya.

I Nyoman Gede Maha Putra, Co-chair International Advisor Warmadewa Research Centre melanjutkan diskusi dengan wawasan terkait konteks lokal Bali serta sejarah dalam urbanisasi, pariwisata, dan dampaknya terhadap infrastruktur pejalan kaki di Bali.

“Ada pandangan neoliberalisme yang terjadi saat kita melihat siapa yang seharusnya menikmati ruang kota di daerah tersebut. Pada saat saya pergi ke Ubud, sempat terlintas di depan saya nenek-nenek dan cucunya yang kesulitan untuk menyeberang dan menuju tempat tujuannya karena sulitnya berjalan dan tidak tersedianya bemo. Yang akhirnya saya berikan tumpangan. Terlihat bahwa pembangunan jalan ini memunculkan ketimpangan sosial, terutama pada masyarakat yang seharusnya menikmati lingkungan tempat tinggal mereka,” jelasnya.

Berfokus pada kondisi terkini dan potensi solusi di Bali, Fairuzia Rahman, Urban & Transport Analyst WRI Indonesia membahas lebih lanjut mengenai Non-motorized Transport (NMT) atau transportasi tidak bermotor, dan juga Kawasan Rendah Emisi (KRE).

“Kita perlu merebut kembali ruang pejalan kaki dari dominasi kendaraan pribadi. Melalui perencanaan yang partisipatif, kami harap KRE Sanur sebagai bagian dari Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) menjadi pembuktian konsep rintisan desain berorientasi manusia atau human-centered design,” katanya.

Dengan diskusi interaktif berbasis data, pengalaman empirik, dan refleksi nilai-nilai lokal, forum ini diharapkan menghasilkan pemahaman bersama serta rekomendasi konkret untuk mewujudkan mobilitas berkelanjutan, sekaligus mendukung komitmen Bali emisi nol bersih.

Kumpulan Artikel Bali