USUL Kampus Baru di Bali Timur, Demer Gaungkan Moratorium Pembangunan Kampus di Badung dan Denpasar!

TRIBUN-BALI.COM - Anggota DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mengusulkan wacana pembangunan kampus baru di wilayah Bali Selatan seperti Denpasar dan Badung.

Ia menilai, konsentrasi perguruan tinggi yang terlalu terpusat di kawasan tersebut menjadi salah satu penyebab ketimpangan akses pendidikan di Bali.

Menurut Demer, kondisi ini berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di wilayah Bali Timur seperti Karangasem. Ia menegaskan bahwa kemajuan daerah maupun negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang terampil dan sehat.

Baca juga: PEMDA Pastikan Segera Diperbaiki, Alun-alun Klungkung Berlumpur Pasca Lomba Ogoh-ogoh

Baca juga: MAYAT WNA Ditemukan Terapung di Pantai Nyang-Nyang, Berikut Ciri-cirinya!

“Yang menghambat kemajuan Indonesia, termasuk Karangasem adalah SDM yang belum merata. Salah satu penyebabnya karena akses pendidikan tinggi masih terpusat di Bali Selatan,” ujarnya, Minggu (15/3).

Demer menilai pemerataan pendidikan sebenarnya bisa diwujudkan melalui kebijakan pemerintah. Ia mendorong agar pembangunan perguruan tinggi tidak lagi terkonsentrasi di wilayah yang sudah padat, melainkan mulai diarahkan ke daerah yang masih minim fasilitas pendidikan tinggi.

Ia pun menantang keberanian pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mengambil langkah tegas dengan menerapkan moratorium pembangunan perguruan tinggi baru di kawasan padat seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar pada semua jenjang.

Sebagai gantinya, Demer mengusulkan agar pembangunan kampus baru difokuskan di wilayah Bali Timur. Dengan demikian, masyarakat di Karangasem dan sekitarnya bisa lebih mudah mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi tanpa harus merantau jauh ke Bali Selatan.

“Kalau kampus dibangun di Bali Timur, masyarakat Karangasem akan lebih mudah mengakses pendidikan tinggi. Ini penting untuk membangun SDM yang berkualitas dan mempercepat pemerataan pembangunan. Minimal nanti hal ini agar dikaji," tegasnya. (mit)