MARAK Kasus Kriminal Libatkan WNA di Bali, Potensi Munculkan Presepsi Negatif, Dispar Harus Proaktif

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Belakangan kasus kriminal melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali marak ditemukan.

Hal ini membuat Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali lebih proaktif dalam melakukan koordinasi serta penanganan cepat. 

Menurut Koster, peran Dinas Pariwisata sangat penting dalam menjaga citra pariwisata Bali, terutama di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus kriminal yang melibatkan wisatawan asing.

“Pak Kadis tugasnya banyak tapi banyaknya itu, sebenarnya adalah soal koordinasi dan manajemen karena pelakunya adalah Industri. Bapak harus pintar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pelaku. Termasuk pengamanan dan penertiban para pelaku pariwisata dan wisatawan,” katanya pada Pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bertempat di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis 26 Maret 2026. 

Ia menyinggung beberapa kasus yang sempat mencuat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, hingga pencurian yang melibatkan WNA. Menurutnya, kejadian seperti ini harus segera direspon melalui koordinasi lintas lembaga.

Baca juga: SENTIL Seluruh Kepala Dinas di Pemprov Bali, Gubernur Koster: Jangan Hanya Duduk di Meja Saja Dong!

Baca juga: BUKA Porjar Atletik 2026, Wabup Diar Targetkan Lahirnya Atlet Berintegritas dari Bangli

“Kemarin ada kejadian pembunuhan kemudian ada lagi pemerkosaan ada lagi pencurian udah mulai kriminal,” katanya.

Koster menegaskan, Dinas Pariwisata tidak boleh pasif dan harus aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait.

“Bapak mesti pro aktif dengan Pol PP, Polres dan Polda mengatasi hal-hal begini. Jangan diam. Sigap, turun. Memang penegakan hukum oleh kepolisian tapi kita harus liat dari sisi pariwisata. Harus gitu Pak. Cepat ya, karena pariwisata kita mendapat sorotan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa isu keamanan dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang muncul harus segera ditangani secara serius.

“Ada soal kesan kurang aman dan kurang nyaman, kurang tertib jadi harus ditangani dengan baik bersinergi dengan pelalh usaha pariwisata juga,” ujarnya.

Selain penanganan kasus, Koster juga menekankan pentingnya penerapan regulasi di sektor pariwisata agar dampak ekonomi dari industri tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Bali.

“Termasuk juga sejumlah regulasi yang harus bapak jalankan dengan para pelaku industri pariwisata. Hotel dan restoran. Supaya betul-betul memberi dampak ekonomi bagi masyarakat kita di bali,” katanya.

Menurutnya, sektor pariwisata harus dikelola secara tertib dan berorientasi pada kualitas agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

“Supaya masyarakat merasakan ada pariwisata yang memberi manfaat ekonomi. Kita harus tertib wujudkan pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat. Tidak boleh tawar lagi kita harus tegas dan saya mengambil posisi itu,” tegasnya.

Koster juga mengungkapkan, bahwa pemerintah provinsi berencana menggelar operasi terpadu mulai pertengahan tahun untuk menata kembali sektor pariwisata Bali agar lebih tertib dan berkualitas.