RENCANA Pemprov Bali Beri Insentif Pajak Kendaraan Listrik, Wuling Dukung dengan Hal Ini 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perang di Kawasan Timur Tengah yang dimulai 28 Februari 2026, dan masih berlanjut hingga saat ini berdampak terhadap melonjaknya harga BBM global dan Indonesia.

Namun di satu sisi gejolak geopolitik tersebut, berdampak positif terhadap minat masyarakat di Indonesia untuk membeli mobil listrik.

"Semenjak mengenai penutupan Selat Hormuz, itu menariknya pencarian kita (produk mobil listrik Wuling) di website ataupun orang yang datang ke dealer, bertanya mengenai mobil Wuling itu meningkat.

Kami melihat ini adalah sebuah langkah masyarakat Indonesia, untuk mencoba mencari mana yang lebih bisa efisien dibandingkan dengan harga minyak berbanding dengan harga biaya energi pakai listrik," ujar Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, pada sesi media briefing regional launching Wuling Eksion, Rabu 29 April 2026 di Living World Denpasar.

Ia menambahkan peningkatan minat, concern dan awareness masyarakat terhadap mobil listrik terjadi peningkatan akan tetapi mereka masih mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik.

Baca juga: Sebelum Lompat dari Jembatan di Karangasem, NKRPN Sempat Minta Turun, Ingin Ada yang Dibicarakan

Baca juga: Tabel Angsuran KUR BPD Bali Minggu Kedua Mei 2026, KUR Super Mikro dengan Bunga hanya 3 Persen

Pertimbangan masyarakat membeli mobil listrik, salah satu diantaranya faktor adanya kebijakan pemerintah yang mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle). 

Mengenai kebijakan ini, pihaknya menyampaikan masih menunggu kepastian terhadap kebijakan tersebut.

"Jadi posisi kita sekarang masih seperti biasa masih normal (pengenaan PKB dan BBNKB). Kita masih posisi menunggu dan kita akan tetap ikuti kebijakan pemerintah," kata Regional Sales Manager Wuling Motors, Rheza Adidarma.

Sementara itu, Brian Gomgom mengatakan untuk penentuan besaran PKB dan BBNKB diserahkan masing-masing kepala daerah jadi besarannya di masing-masing daerah bisa berbeda-beda.

Misalnya di Bali berapa persen kami akan mengikuti aturan di sini. Daerah lain di Jakarta berapa persen kami juga akan mengikuti. Jadi untuk masalah pajak mobil listrik sendiri ini memang diberikan kewenangannya kepada kepala daerah masing-masing. Jadi kalau ditanya berapa besarnya kira-kira, kami sendiri pun belum tahu," ungkap Brian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah Kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, saat ini tengah menggodok aturan baru terkait insentif pajak kendaraan listrik (EV) per April 2026, menyusul berakhirnya aturan bebas pajak sebelumnya. 

Di mana insentif berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB), disiapkan untuk menahan kenaikan harga dan memacu adopsi EV, yang kini menjadi objek pajak berdasarkan Permendagri No 11/2026.

Brian Gomgom pun menyambut, baik rencana Pemerintah Daerah di Bali yang akan memberikan insentif untuk kendaraan listrik.

"Menurut kami ini merupakan langkah yang bijaksana diambil dengan kondisi energi yang saat ini, yang memang cukup tinggi. Jadi kita sama-sama melihat saja nanti hasil akhirnya akan seperti apa untuk penerapan insentif pajak mobil listrik (di Bali). Dan tentunya dari kami akan serius untuk membantu atau berpartisipasi dalam program pemerintah untuk percepatan elektrifikasi kendaraan," tuturnya.

Mengenai pasar mobil SUV di Indonesia tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2 persen khusus di segmen medium SUV atau SUV berbadan medium dengan 7 seater sementara segmen SUV lainnya mengalami penurunan.