Bali Jadi Panggung Peringatan Dunia, 'Amazon di Lautan' Disebut Sedang Tidak Baik-Baik Saja

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ekosistem laut global, khususnya kawasan Segitiga Terumbu Karang yang kerap dijuluki sebagai "Amazon Dunia di Lautan" (Amazon of the Seas), kini berada dalam kondisi kritis akibat hantaman perubahan iklim, degradasi habitat, hingga kebocoran sampah plastik dari daratan.

Mengingat laut menjadi tempat penampungan akhir (TPA) dari aktivitas manusia, penanganan kerusakan perairan tidak lagi bisa diselesaikan hanya di wilayah hilir, melainkan harus diintervensi secara total dari hulu sejak berada di daratan.

Urgensi penyelamatan maritim ini mengemuka dalam peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Coral Triangle Day 2026 di Peninsula Island, Nusa Dua, Badung, Bali pada Minggu 7 Juni 2026, di mana momentum ini sekaligus menjadi langkah strategis menuju gelaran Ocean Impact Summit 2026 mendatang.

Sebagaimana ditekankan Executive Director of Coral Triangle Initiative of Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) Regional Secretariat, Dr. Frank Keith Griffin.

Baca juga: DLHK Denpasar Gelar Lomba Pungut Sampah di Car Free Day Renon Bali, Berikan Contoh ke Masyarakat

Ia memperingatkan bahwa status Segitiga Terumbu Karang sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia yang menghidupi ratusan juta manusia, tengah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Di bagian dunia kita ini, laut merupakan rumah bagi sumber kehidupan laut terkaya di dunia. Anda tidak akan menemukan ini di tempat lain mana pun di dunia. Ini disebut Segitiga Terumbu Karang, atau yang sering disebut sebagai Amazon-nya Lautan," kata Frank.

"Wilayah Segitiga Terumbu Karang yang mencakup enam negara merupakan episentrum global keanekaragaman hayati maritim, rumah bagi terumbu karang luar biasa, perikanan, dan ekosistem pesisir yang menopang kehidupan orang," imbuhnya.

Namun, ekosistem ini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi laut, hingga pemanenan dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.

"Tantangan-tantangan ini tidak mengenal batas negara, karena itu solusi kita juga tidak boleh berhenti di tingkat batas negara saja," tegas Frank Griffin.

Frank menambahkan bahwa investasi dalam konservasi laut bukanlah hal yang bertolak belakang dengan pembangunan, melainkan fondasi mutlak bagi ketahanan pangan, pariwisata, mata pencaharian, dan kesejahteraan manusia di masa depan.

CTI-CFF yang mengoordinasikan enam negara anggota Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste terus memperkuat koordinasi regional pada kawasan perlindungan laut hingga ekonomi biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Ir. A. Koswara, M.P., menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengelola wilayah laut Indonesia yang begitu luas, sehingga keterlibatan seluruh mitra lingkungan hidup menjadi kunci penting.

KKP sendiri mengusulkan tiga program prioritas dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi biru (blue economy), yakni pengelolaan sampah laut lewat program Laut Bersih, program proteksi kawasan pesisir yang terintegrasi, serta penataan konfigurasi pulau-pulau kecil.

"Tugas-tugas kita yang prioritas dalam menjaga laut yang pertama itu adalah pengelolaan sampah ya, bagaimana mengurangi dan menanggulangi sampah yang sudah ada.," tutur Koswara.

"Kemudian yang kedua, kami melakukan program proteksi yang prioritas pertamanya terintegrasi dengan mitra pengelolaan Pantura karena di Pantura Jawa ini tanahnya dan pantai utaranya sudah turun dan degradasi alamnya sangat tinggi di sana melalui penanaman mangrove skala besar bersama dunia usaha," jelasnya.