Bali Siapkan Laut Jadi Benteng Perubahan Iklim, KKP Bahas Teknologi Simpan Karbon di Dasar Laut

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali mulai mengkaji pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) atau penyimpanan karbon di dasar laut sebagai langkah baru menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut Bali.

Teknologi ini dinilai penting untuk menekan emisi karbon industri energi tanpa mengorbankan keberlanjutan laut, terumbu karang, hingga sektor pariwisata bahari yang menjadi denyut ekonomi Pulau Dewata.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Bali mendalami pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) di ruang laut sebagai benteng baru dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga roda perekonomian nasional. 

Upaya strategis ini mengemuka dalam diskusi Sharing Session "Pengembangan Carbon Capture Storage Sektor Minyak dan Gas Bumi" di Kuta, Badung Bali, Senin, 8 Juni 2026.

Melalui instrumen Penataan Ruang Laut, eksploitasi hulu migas kini tidak lagi sekadar mengejar keuntungan materi.

Baca juga: VIDEO Jaringan Perdagangan Gading Gajah Terungkap di Gianyar Bali

Melainkan wajib diselaraskan dengan pelestarian ekosistem bawah laut yang menjadi pondasi pariwisata dan budaya kelautan Nusantara.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian KKP, Kartika Listriana, menegaskan bahwa penataan ruang laut memiliki urgensi vital yang bertindak melampaui sekadar instrumen perizinan birokrasi. 

Menurutnya, tata ruang maritim merupakan ekosistem pengelolaan yang menyelaraskan seluruh kepentingan sektoral mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan secara terpadu. 

Indonesia berkomitmen penuh memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

"Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan terintegrasi, yang tentunya tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," kata kartika.

"Kita ketahui bersama bahwa dunia global saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim, dan perubahan iklim ini juga menjadi prioritas dari kebijakan Bapak Presiden," imbuhnya.

Aspek perlindungan ekologis maritim ini linier dengan arah pembangunan kelautan lokal yang digariskan Pemerintah Provinsi Bali. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, memaparkan bahwa visi pembangunan daerah maritim Bali mengacu ketat pada konsep pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang bersumber dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. 

Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga kesucian, keselarasan, dan keharmonisan alam semesta Bali termasuk ruang udara, darat, laut, hingga perut bumi berlandaskan nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang menyangkut Segara Kerthi (penyucian laut).