BANJIR Terjang RS Wangaya, Kerugian Rp83,4 M, Pemprov Bantu 638 Pedagang Pasar Badung & Kumbasari

TRIBUN-BALI.COM - Banjir bandang menerjang Denpasar pada Rabu (10/9) lalu berdampak pada operasional RSUD Wangaya.

Stok obat di rumah sakit kini hanya mampu bertahan selama 5 hingga 7 hari ke depan. Hal ini terjadi setelah sebagian besar obat di gudang farmasi bawah terendam air dan rusak.

Kepala Bidang Pelayanan Medik sekaligus Plt Wadir Pelayanan RSUD Wangaya, dr. I Wayan Edi Wirawan, menjelaskan banjir merendam gudang penyimpanan obat dan alat medis yang menjadi cadangan utama untuk pelayanan pasien. Dari total stok, hanya sekitar 10 persen yang bisa diselamatkan.

“Cadangan obat yang masih bisa dipakai sekarang berasal dari farmasi lantai atas. Hasil pengecekan tim, stok itu hanya cukup untuk 5 sampai 7 hari ke depan,” ujar dr. Edi, Rabu (17/9).

Baca juga: Tim SAR Gabungan Kembali Sisir Sungai Cari Korban Satu Keluarga yang Belum Ditemukan!

Baca juga: TERPAKSA Ngungsi Sudira & Keluarganya, Rumah Warga di Desa Pesinggahan Tergerus Air Sungai

Untuk menutup kekurangan, RSUD Wangaya telah berkoordinasi dengan Pemkot Denpasar. Dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan sebesar Rp 3,5 miliar, tahap awal baru Rp 400 juta yang sudah dicairkan per Rabu 17 September 2025. Dana ini akan difokuskan untuk pengadaan obat-obatan.

Sementara untuk kerusakan alat kesehatan, pihak rumah sakit mengajukan bantuan ke Kementerian Kesehatan melalui Pemkot dan Gubernur Bali. “Proposal sudah masuk, tinggal menunggu realisasi. Total kebutuhan alat medis cukup besar karena banyak yang rusak,” tambahnya.

Disebutkan, sebagian besar obat tersebut baru tiba di gudang sehari sebelum bencana. “Obat datang Selasa 9 September, sehari setelahnya langsung kebanjiran. Selama saya bertugas di sini, belum pernah mengalami kerusakan sebesar ini,” ungkapnya.

Kerugian RSUD Wangaya ditaksir mencapai Rp 83,458 miliar. Selain obat, kerusakan juga menimpa alat USG, meja pasien, kendaraan, komputer, furnitur, hingga dokumen pelayanan.  Padamnya listrik dan genset yang terendam bahkan sempat memaksa pasien pengguna ventilator dirujuk ke rumah sakit lain.

Saat ini pelayanan rumah sakit sudah kembali berjalan, baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat inap. Namun sejumlah material sisa banjir masih menumpuk, dan beberapa tembok yang roboh belum bisa diperbaiki. Dengan perubahan status dari Tanggap Darurat ke Transisi Pemulihan, pihak rumah sakit berharap proses penanganan dapat dipercepat. 

Abdul Muhari menyampaikan status Tanggap Darurat Bencana merupakan kewenangan masing-masing kepala daerah. “Untuk status Tanggap Darurat, wewenang ada di kepala daerah masing-masing. contoh Provinsi Bali berarti Gubernur Bali, Kota Denpasar berarti Wali kota Denpasar, begitu juga Kabupaten seperti Gianyar berarti dari Bupati Gianyar,” paparnya.

Dari informasi yang didapatkannya untuk status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Bali belum ada perubahan diperpanjang atau dihentikan sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali pekan lalu. “Untuk sementara Tanggap Darurat di Bali sampai hari ini (kemarin), belum ada informasi apakah lanjut atau berhenti,” ucap Muhari.

Jika mengacu kepada Keputusan Gubernur Bali Nomor 810/04-G/HK/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Bali. Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Bali terhitung sejak 10 September 2025 sampai dengan 17 September 2025 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pihaknya mewakili BNPB mengimbau kepada masyarakat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan maupun cuaca ekstrem selama beberapa hari ke depan yang dapat mengganggu aktivitas harian.

Hal ini menyusul peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait adanya potensi hujan sedang hingga ekstrem yang diperkirakan terjadi pada tanggal 17 hingga 18 September 2025 di sejumlah wilayah Indonesia. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan langkah antisipatif dan penguatan koordinasi lintas sektor mulai dari BPBD, aparat desa, hingga lingkungan rukun warga dan rukun tetangga.